Solo, Gatra.com – Paguyuban Transportasi dan Pariwisata Solo Raya melakukan aksi keliling Keraton Surakarta. Hal ini dilakukan karena aduan mereka pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo tidak mendapat solusi atas kebijakan relaksasi yang justru dinilai memberatkan.

Paguyuban Transportasi Pariwisata Solo Raya telah memohon penundaan atas kewajiban pembayaran angsuran pada semua perusahaan finance. Sebab selama ini kebijakan relaksasi yang dilakukan perusahaan finance sesuai dengan anjuran pemerintah justru memberatkan.

”Kami sudah dua kali ke OJK untuk meminta solusi terhadap persoalan ini. Namun dari OJK tidak ada solusi, sebab OJK menyerahkan pada finance masing-masing,” ucap Ketua Paguyuban Transportasi dan Pariwisata Solo Raya, Oky Orlando, Selasa (19/5) siang.

Dari permohonan keringanan yang diajukan ke OJK, hanya ada satu poin yang disetujui, yakni jaminan tidak ada penarikan armada dari finance pada debitur dalam masa pandemi Covid-19. Sedangkan dua poin permohonan lain mengenai keringanan penundaan kewajiban angsuran dan pembebasan biaya pinalti tidak mendapat respons.

”Poin yang disetujui pun hanya secara lisan, tidak secara tertulis,” ucapnya.

Selama ini paguyuban sudah menjalin komunikasi dengan perusahaan pembiayaan keuangam. Namun kebijakan relaksasi yang diberikan tidak ada yang meringankan. Kebijakan relaksasi itu justru menambah kewajiban pembayaran secara bervariasi. Ada perusahaan finance yang memberikan penambahan bunga hingga Rp50 juta.

”Kalau relaksasi dengan tambahan pembayaran segitu banyaknya tentunya memberatkan kami. Padahal kalau kita nggak membayar dan kena denda, jumlahnya jauh lebih ringan,” ucapnya.

Tentunya kondisi ini semakin memberatkan bagi perusahaan semua pengusaha rental dan semua anggota paguyuban. Padahal kondisinya sejak bulan Februari tidak ada pemasukan. ”Sejak Februari semua sudah off,” ucapnya.

Saat ini ada sebanyak 170 anggota paguyuban yang merasakan kondisi yang sulit tersebut. Rerata tiap armada, cicilan pembayaran tiap bulan berkisar Rp3,5 juta hingga Rp8 juta tiap bulan. Sedangkan bus tiap bulan angsurannya hingga Rp18 juta per bulan.

”Makanya kami melakukan aksi keliling keraton ini sebagai upaya mencari solusi. Karena kami sudah bingung dengan kondisi saat ini,” ucapnya.