Batanghari, Gatra.com - Pendataan penerima bantuan corona virus disease 2019 (COVID-19) menurut anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai NasDem, Hasbi Anshory, lambat karena dilakukan tim sukses. "Pendataan ini agak lambat karena dilakukan tim sukses. Saya tidak tahu tim sukses siapa, tapi yang jelas ada kepentingan," kata Hasbi kepada Gatra.com, Sabtu (16/5).

Menurut Hasbi, sebenarnya kalau ada niat baik, persoalan bantuan bisa selesai dengan cepat. Seluruh Camat panggil pihak Kelurahan, Desa dan RT. Minta data apa adanya agar bantuan tepat sasaran. "Sebenarnya kalau boleh jujur, penerima yang bukan hak sama saja dengan dia berdoa miskin. Makanya ada beberapa daerah bantuan sembako saya khusus bagi janda-janda tua. Kalau ada yang minta, saya katakan silahkan ambil asal siap jadi janda," ujarnya.

Bagi para Camat, Lurah, Kepala Desa dan RT, Hasbi mengimbau agar benar-benar melakukan pendataan sesuai dengan hak penerima. Jika ini tidak dilaksanakan sama saja menzolimi hak penerima. "Pilihan boleh berbeda, tapi hak-hak mereka dari pemerintah harus diterima dengan baik. Kalau program BBT (Bantuan Batanghari Tunai), merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten. Tapi tetap harus menyasar bagi yang berhak," ucapnya.

Ia berujar Komisi XI DPR RI telah menggelar rapat dengan Menteri Keuangan dan sepakat menganggarkan Rp110 triliun sosial safety bagi seluruh Indonesia. "Karena ini bukan uang Bupati, melainkan uang Pemkab Batanghari. Kalau hari ini saya menyalurkan bantuan sembako adalah hak pribadi saya. Mau saya bagikan siapapun itu merupakan hak saya," ucapnya.

Hasbi minta semua kepala daerah mensosialisasikan semua jenis bantuan, siapa yang berhak menerima dan mekanisme penyaluran bantuan. Jika perlu umumkan daftar penerima di Balai Desa maupun Kantor Kelurahan. "Misalnya, penerima BLT DD ini orangnya, penerima PKH ini daftar orang-orangnya, bantuan provinsi ini orangnya dan bantuan pusat sebesar Rp600 syarat-syarat apa saja," ujarnya.

Bagi masyarakat kurang mampu namun tidak menerima bantuan pemerintah daerah dan desa, bisa kirimkan surat ke Bupati Batanghari. Tembusan surat ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Gubernur Jambi, Ketua DPD Partai NasDem Provinsi Jambi. "Masukkan juga nama saya dalam tembusan selaku anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi Jambi. Cuma harus bantuan yang bersumber dari dana pusat, seperti Kementerian Sosial RI," katanya.