Jakarta, Gatra.com - Wakil Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi, mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi dan mengatasi hambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

"Kita akan cek apa penyebabnya, apa masalahya sehinga Bantuan Langsung Tunai Dana Desa itu baru tersalurkan 14,6%," kata Budi Arie dalam video telekonferensi dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa; Kepala Dias PPMD Jatim, Mohmad Yasin; Bupati Trenggalek, Bupati Bangkalan, serta seluruh perangkat daerah lainnya, Jumat (15/5).

Orang nomor dua di Kemendes PDTT ini menyampaikan, pihaknya terus melakukan evaluasi untuk mengatasi hambatan penyaluran BLT Dana Desa, karena baru tersalurkan sekitar 11.000 atau 14,6% desa.

Menurutnya, baru sekitar 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima BLT Dana Desa. Padahal, dana yang sudah ditransfer ke rekening desa sudah mencapai Rp20, 5 triliun.

"Angka [penyaluran] ini masih sangat rendah sekali. Saya siang malam terus memantau seluruh provinsi utuk mengetahui masalahnya, karena dari data makro yang kita dapat dari laporan Kemendes, ini nasional 14,6% data bantuan sosial langsung tunai dana desa ini tersalurkan," katanya.

Menurutnya, jika dibandingkan pada bulan yang sama tahun lalu, penyaluran transfer ke rekening desa pada tahun ini sudah sekitar 4 kali lipat. "Jadi penyebab keterlambatanannya diterima masyarakat itu apa," ujarnya.

Karena itu, Budi Arie pun menginstruksikan perangkat desa dan kepala daerah untuk bekerja lebih keras lagi agar jelang hari raya Idulfitri atau Lebaran, BLT Dana Desa tahap pertama sudah tersalurkan kepada warga yang berhak.

"Di waktu yang tersisa [H-8 Idulfitri], kita sama- sama bekerja keras bergotong royong agar seluruh warga desa yang berhak menerima BLT Dana Desa bisa merayakan hari raya Lebaran dengan penuh kegembiraan. Sebab, prinsip utama dana desa adalah instrumen distribusi keadilan," ujar Budi.

"Saya juga berharap pencapaian 100% penyaluran BLT Dana Desa di Kabupaten Trenggalek bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi daerah- daerah lain untuk segera mengeksekusinya secepat-cepatnya dan sebaik- baiknya," tandas Budi.

Menurutnya, jika terjadi hambatan, harus berani memanfaatkan diskresi, terobosan, dan kreatif untuk mempercepat proses penyaluran itu. "Tapi prinsip-prinsip akuntabilitas dan tranparansi tetap harus diutamakan. Jangan biarkan warga desa menunggu," katanya.