Siak, Gatra.com - Anggota DPRD Siak dari PAN Sujarwo mengaku kaget namanya masuk sebagai bakal calon Wakil Bupati Siak pada Pilkada Siak 2020. Lebih kagetnya lagi, namanya justru diusung oleh Partai Golkar.
"Tentu saya kaget, ada nama saya tertulis sebagai calon Wabup yang diusulkan Golkar maju Pilkada Siak 2020," kata Sujarwo kepada Gatra.com, Kamis (14/5).
Sebelumnya, nama Sujarwo masuk sebagai satu-satunya Calon Wabup Siak yang diusulkan DPD I Golkar Riau ke DPP. Surat lampiran DPD Partai Golkar Riau bernomor B-001/DPD/GOLKAR-R/IV/2020 diterbitkan tanggal 13 April 2020. Di sana tertulis, Sujarwo dengan jabatan Wakil Bupati Siak.
Selain Sujarwo, di sana ada juga tertulis nama politisi Golkar Indra Gunawan, Kepala Dinas Perhubungan Siak Said Arif Fadillah, Kepala Bappeda Siak Wan Muhammad Yunus dan mantan Sekda Siak Tengku Said Hamzah.
"Saya baca surat itu di group Whatsapp Fraksi PAN pada Senin (11/5). Artinya, tidak ada surat itu sama saya," kata dia.
Peraih suara terbanyak di Dapil I Siak ini mengaku, pencatutan namanya di surat itu salah satu upaya memecah belah PAN di Siak. Padahal, PAN sudah jelas pada Pilkada Siak 2020 mendukung Ketua DPD PAN Siak, Alfedri sebagai Calon Bupati Siak.
"Partai tentu rugi dengan munculnya nama saya. Itu sudah pasti," kata dia.
Sebelum surat itu beredar kata Sujarwo, memang ada orang Partai Golkar menghubunginya melalui telepon untuk dimasukkan ke dalan survei politik di Partai Golkar untuk Pilkada Siak.
"Yang menghubungi saya Haji Makmur. Dia ini orang Golkar di Siak. Dia menghubungi saya di awal bulan Puasa Ramadan. Pak Makmur meminta agar nama saya dimasukkan ke Survei Golkar. Kalau di survai saya mau, begitu saya jawab," kata dia.
Namun, Sujarwo mengaku tidak tahu bawa survai itu untuk Cawabup Siak.
"Kalau itu saya tidak tahu. Sebab Pak Makmur cuman bilang, survai saja," kata dia.
Padahal di surat tadi, jelas ditulis nama Sujarwo satu-satunya calon wakil bupati dari Partai Golkar.
"Iya emang benar nama saya satu-satunya Cawabup di surat itu. Tapi sudah jelas saya sampaikan dari dulu, Pilkada Siak 2020 saya dukung petahana, Alfedri," kata dia.
Ia mengaku, memang banyak pihak yang memberikan tawaran untuk maju Pilkada Siak. Diantaranya Sayed Abubakar Assegaf dan Kepala Dinas Perhubungan Siak Said Arif Fadillah.
"Kalau Bang Sayed Abubakar Assegaf sampai datang ke rumah. Sementara Pak Arif menghubungi saya dan Ketua Demokrat Siak Syamsurizal meminta maju Pilkada dari Demokrat. Tapi, semua saya tolak," kata dia.
Kendati merasa namanya dicatut dan membikin kegaduhan di internal PAN Siak, Sujarwo enggan menempuh jalur hukum atau mensomasi surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPD I Golkar Riau Syamsuar yang juga Gubernur Riau serta Sekertaris Golkar Riau Indra Gunawan Eet (Ketua DPRD Riau) tersebut.
"Belum kepikiran ke arah sana. Saya serahkan semua ke DPD PAN Siak," kata dia.
Sementara, Sekretaris Tim Pilkada PAN Siak, Wira Gunawan mengatakan, terkait permasalah tadi sudah diklarifikasi oleh yang bersangkutan. Sujarwo pun sudah membikin surat pernyataan tidak akan maju dari partai manapun di Pilkada Siak 2020.
"Dia sudah klarifikasi soal itu langsung di depan Ketua DPD PAN Siak Alfedri. Namun, sampai saat ini partai belum memikirkan langkah apapun soal permasalah ini," kata dia.
Terpisah, Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Siak Azmi mengatakan, surat lampiran pengusulan calon kepala dan wakil kepala daerah dari Golkar itu merupakan penambahan dari nama -nama yang pernah diusulkan provinsi ke DPP sebelumnya.
Nama Sujarwo, kata dia, memang masuk namun sebagai tambahan, sebab DPP akan menilai berdasarkan survey politik nantinya.
"Saya berjumpa Sekretaris DPD I Golkar Riau, Bang Indra Gunawan Eet, saya bertanya langsung dan jawabannya seperti itu. Nama-nama itu sebagai tambahan calon-calon yang diusulkan Golkar. Biarkan nanti DPP yang menilai," kata Azmi.
Terkait hebohnya tudingan pencatutan nama Sujarwo di Siak tidak terlalu ditanggapi Azmi. Ia meminta kewenangan ada pada DPD I Golkar Provinsi Riau.
"Saya tentu berpedoman kepada partai saya, dan saya mematuhi Ketua DPD I Golkar Riau, Pak Syamsuar. Jadi terkait hal itu biarlah kita tunggu saja informasi dari provinsi," kata dia.