_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Pesisir Selatan, Gatra.com - Pembagian bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat (Sumbar) ricuh. Tepatnya di Nagari Rawang Gunuang Malelo, Kecamatan Sutera.
Wali Nagari Rawang Gunuang Malelo, Aprizal menyebutkan, peristiwa itu terjadi sehari yang lalu. Ratusan warga datang ke wali nagari (kepala desa) melakukan protes, dan bahkan empat kaca Kantor Wali Nagari pecah akibat dilempari massa.
"Warga protes itu karena tidak dapat bagian penerima bantuan JPS. Padahal jenis bantuan mereka akan dapat, tapi tidak sabar," kata Aprizal kepada Gatra.com, Jumpat (8/5).
Dikatakan Aprizal, Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga terdampak wabah coronavirus disease (Covid-19) ada tiga jenis, di antaranya JPS Kemensos RI, JPS Kemendes, dan JPS Pemprov Sumbar. Dari ketiga jenis BLT tersebut, tidak boleh ada penerima ganda.
Menurut Aprizal, hingga kini bantuan yang cair baru dari Pemprov Sumbar yang mulai dibagikan. Maka sebab itu banyak warga yang belum menerima bantuan, padahal jatahnya sebagian dari JPS Kemenkes dan JPS Kemendes. Atas ketidaktahuan warga itu, terjadi keributan.
"Warga yang protes itu penerima bantuan dari Kemenkes dan Kemendes, yang dibagikan itu baru penerima dari Pemprov Sumbar. Penerimanya kan tidak boleh ganda," terang Aprizal.
Adapun saat ini bantuan JPS dari Pemrov Sumbar yang cair sebanyak 148 KK. Masing-masing menerima sebanyak Rp1,2 juta per KK untuk jatah dua bulan. Bantuan tersebut diserahkan oleh petugas PT Pos Indonesia, yang didampingi wali nagari dan perangkat nagari lainnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, hingga kini baru 49 KK yang dibagikan. Pihaknya akan menggelar rapat dengan pihak kecamatan dan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari untuk membahas pembagian siswa bantuan selanjutnya. Sebab, ada bantuan untuk 99 belum dibagikan.
"Kantor Wali Nagari yang rusak kita sudah laporkan ke polisi untuk diselidiki, sebab itu aset negara," imbuhnya.
