Ende, Gatra.com - Pemerintah Kabupaten Ende mulai menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Ada 17.500 kk yang terdaftar mendapatkan bantuan. 

Penyaluran BST ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Ende Djafar Ahmad kepada 52 Kepala keluarga (KK) bertempat di Kantor PT Pos dan Giro Ende disaksikan Kadis Sosial Ende, Marni Kusuma, Jum'at (8/5). 

Pada kesempatan tersebut Bupati mengatakan, kepada perwakilan masyarakat bahwa di tengah pandemi ini harus bersukur dan dan berterimah kasih kepada Pemerintah Jokowi, dalam hal ini Kementrian Sosial.

"Hari ini di seluruh Indonesia telah menyalurkan bantuan sosial langsung tunai kepada masyarakat dengan besar nilainya sama. Khusus kita di Ende ada 17.500 KK yang dapat,” kata Djafar Ahmad melalui pernyataan tertulisnya yang diterima Gatra.com, Jum'at (8/5). 

Menurutnya, proses penyaluran BST dilakukan secara transparans, tidak ada unsur KKN . Apabila ada yang mengatakan soal penyelewengan terhadap dana bantuan sosial tunai, maka itu tidak benar dan hoax.

“Dalam penyaluran BST ini transparan. Tidak ada yang namanya KKN. Ini karena uangnya disalurkan langsung kepada masyarakat melalui rekening masing –masing melalui Bank dan PT Pos Indonesia ,” tegas Djafar Ahmad.

Dia mengatakan jika ada yang protes karena tidak mendapatkan bantuan ini, salahkan RT dan Lurah serta Kepala Desa yang mendatanya.

“Kalau ada yang protes karena tidak kebagian, jangan salahkan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Sosial. Salahkan Ketua RT, Kepala Desa dan Lurah karena mereka yang mendata. Dinas Sosial hanya menerima data dan meneruskan ,” jelas Djafar Ahmad.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende, Marni Kusuma mengatakan, ada dua mekanisme penyaluran dan pembagian BST. Ada yang melalui Bank bagi yang punya rekening. Selain itu lewat Kantor Pos dan Giro bagi yang tidak mempunyai rekening.

“Jadi yang memiliki rekening langsung ditransfer ke rekeningnya. Sementara yang tidak memiliki rekening dapat menerima di Kantor Pos dan Giro setempat, baik di Kabupaten dan Kecamatan ,” kata Marni Kusuma.

Soal protes sejumlah warga yang tidak mendapatkan BST ini, Mami Kusuma mengatakan saat masih dilaksanakan pendataan susulan oleh tim.

"Kalau dari Jakarta tidak diakomodir, masih ada bansos Provinsi dan Kabupaten. Kami akan mencoba mengakomodir sejah dana itu masih memungkinkan,” jelas Mami Kusuma.