Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, memastikan bahwa pemerintah menekankan pemberian bantuan sosial (Bansos) telah mengevaluasi penyaluran baik dalam pelaksanaan maupun terkait dengan data. Namun, dalam segi penyaluran, Menko PMK mengatakan bahwa pemerintah akan menyentuh penerima yang berada di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kata Muhadjir, penerima diluar DTKS akan diuyamakan sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), dimana mereka adalah warga negara atau penduduk yang semula tidak terkategori atau tidak miskin, tapi sekarang menjadi jatuh miskin akibat adanya pendemi Covid-19.

"Kalau saya boleh menyebut, mereka semula tidak miskin kemudian jatuh miskin akibat dampak dari Covid 19. Tentu saja, perlu ada pencarian data verifikasi data untuk kemudian baru dipastikan bahwa mereka memang berhak mendapatkan bantuan," kata Muhadjir dalam Konferensi Pers di Istana Negara, Jumat (8/5).

Meski begitu, Muhadjir memgatakan pihaknya akan tetap fokus pada penyaluran di dua kategori penerima, baik dari yang termasuk dalam DTKS Kementerian Sosial maupun yang berada diluar DTKS yang tadi dimaksudkan oleh mantan Mendikbud tersebut.

Sementara itu berbicara soal Data penerima, Sebelumnya Muhadjir pada kamis (7/5) juga mengatakan telah membahas bantuan sosial (bansos) bersama dengan Kemensos dan Kementerian Desa PDTT, soal evaluasi pasca penyaluran bansos tahap 1 di wilayah DKI Jakarta. Salah satu poin penting yang dibahas, kata Muhadjir ialah mengenai inisiasi perbaikan data untuk mempercepat proses penyaluran bansos.

Menko PMK pun meminta agar verifikasi dan validasi data di lapangan dapat turut melibatkan peran para pendamping, misalnya pendamping PKH,  pendamping desa, tenaga BKKBN dan tagana.

"Validasi data ini agar diserahkan kepada para pendamping dengan didampingi RT/RW. Semua dalam rangka untuk memfinalisasi pemutakhiran DTKS sehingga setelah covid ada satu basis data baru yang telah direfresh, yang bisa dijadikan dasar untuk bantuan berikutnya," jelas Muhadjir.

Ia pun bahkan mengusulkan bila perlu dibentuk tim yang terdiri dari para pendamping dengan koordinasi  kementerian/lembaga di bawah lingkup Kemenko PMK seperti Kemensos, Kemendes PDTT, BKKBN, dan yang lainnya dalam rangka mempercepat pendataan menuju pemutakhiran DTKS.

Nantinya, hasil pemutakhiran data tersebut juga diharapkan bisa segera dipakai untuk proses penyaluran bansos tunai dana desa yang saat ini tengah dipersiapkan oleh Kemendes PDTT dan Kemensos.

"Kemendes dan Kemensos sebagai dua kementerian yang menjadi tulang punggung percepatan penanganan Covid-19, saya mohon koordinasi juga dengan Wagub DKI dan para kepala daerah untuk sinkronisasi data sehingga bansos presiden dapat tersalurkan dengan baik. Skema pembagiannya pun untuk bansos tunai ini agar benar-benar diperhatikan dan dirapikan kembali," pungkas Menko PMK.