Semarang, Gatra.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo mengirimkan surat resmi kepada Menteri Sosial dan Menteri Perekonomian terkait bantuan sosial dan kartu prakerja.

Melalui surat tersebut Ganjar, meminta pemerintah pusat memberikan keluwesan terkait penyaluran bantuan sosial dan kartu prakerja untuk warga terdampak Virus Corona atau Covid-19.

“Saya hari ini mengirim dua surat (ke Menteri Sosial dan Menteri Perekonomian) agar pemerintah pusat melakukan evaluasi penyaluran bantuan sosial dan kartu prakerja," katanya pada rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Semarang, Senin (4/5).

Menurut Ganjar, surat kepada Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara tentang penyaluran bantuan sosial dan perbedaan nilai bantuan yang disinyalir akan menimbulkan konflik di lapangan.

Agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat meminta agar penyaluran bantuan tersebut diserahkan pada kabupaten/kota atau pemerintah desa yang paling tahu kondisi warga masing-masing yang membutuhkan bantuan.

Demikian pula untuk nilai bantuan yang Rp600 ribu disamakan dengan bantuan lain yang Rp200 ribu supaya tidak menimbulkan keirian di masyarakat.

“Kami usul agar pemerintah pusat memberikan keluwesan pada kami untuk mengelola penyaluran bantuan tersebut. Berharap besar usulan ini bias disetujui,” harap Ganjar.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jateng akan akan melakukan pendampingan agar penyaluran bantuan sosial tersebut semua tepat sasaran.

“Kalau ini tidak disetujui, pasti repot. Makanya kami beriktiar kepada Mensos agar bisa dibantu,” ujarnya.

Sedangkan untuk kartu prakerja, menurut Ganjar banyak buruh di Jateng kesulitan mengakses program secara online itu karena tingkat pendidikan yang rendah, akses internet sulit, dan lainnya.

Oleh karenya, Ganjar, mengusulkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto agar yang kesulitan itu dapat dibantu dengan pendataan data secara offline.

“Datanya nantinya kami serahkan ke pusat. Kalau semua dengan mekanisme online dan hanya satu jalur banyak buruh yang kesulitan,” katanya.

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) Jateng, Wahyudi sebelumnya menyatakan masih banyak buruh yang belum melek teknologi.

Mekanisme kartu prakerja secara online, menurut Wahyudi, menyulitkan buruh karena kebanyakan buruh tidak bisa mengoperasikan handphone berbasis android sehingga tidak bisa mendaftar kartu prakerja.

Padahal kartu prakerja merupakan harapan bagi para buruh yang saat ini terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan karena perusahaan lesu akiba pandemi Covid-19

“Kami minta kebijakan pemerintah agar proses pendaftaran kartu prakerja ini dipermudah. Banyak teman-teman kami yang belum melek teknologi dan kesulitan mengaksesnya,” ujar Wahyudi.

Sehingga membuat banyak buruh tak dapat mengakses program kartu prakerja karena kebanyakan buruh tidak bisa mengoperasikan handphone berbasis Android sehingga kesulitan mendaftar kartu prakerja secara onilne.

Padahal, lanjutnya, kartu prakerja merupakan harapan bagi para buruh yang saat ini terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan karena perusahaan lesu akiba pandemi Covid-19.

“Kami minta kebijakan pemerintah agar proses pendaftaran kartu prakerja ini dipermudah. Banyak teman-teman kami yang belum melek teknologi dan kesulitan mengaksesnya,” ujar Wahyudi.