Padang, Gatra.com - Dana bantuan sosial, atau dikenal dengan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) di Sumatera Barat (Sumbar), mulai disalurkan ke warga terdampak coronavirus disease (Covid-19), melalui petugas Pos Indonesia setempat.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menyebutkan, pihaknya telah melepaskan puluhan petugas PT Pos Indonesia untuk penyaluran dana JPS tersebut. Petugas Pos tersebut akan mengantarkan langsung dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga sampai ke alamat penerima bantuan.

"Kita bekerjasama dengan Pos Indonesia, yang akan mengantarkan dana BLT ke seluruh kabupaten dan kota di Sumbar," kata Irwan kepada Gatra.com, Minggu (3/5).

Dikatakan Irwan, bahwa hingga saat ini baru tiga daerah di Sumbar yang sudah mulai disalurkan, seperti Padang Panjang, Sawahlunto, dan Agam. Pasalnya, baru tiga daerah tersebut yang sudah melengkapi data dan semua persyaratan yang harus dipenuhi.

Kendati begitu, sembilan daerah lainnya juga sudah menyerahkan data dan kini sedang antri verifikasi. Sembilan daerah itu, di antaranya Kabupaten Pesisir Selatan, Dharmasraya, Pasaman, Pasaman Barat, Tanah Datar, Kota Solok, Kota Padang, Kota Pariaman, dan Payakumbuh.

"Tujuh daerah yang belum memberikan data, Kabupaten Solok, Kepulauan Mentawai, Sijunjung, Padang Pariaman, Solok Selatan, Limapuluh Kota, dan Bukittinggi," lanjut Irwan.

Sementara Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit ikut menekankan, semua daerah yang memasukkan data harus melalui proses verifikasi oleh tim. Dengan tujuan, agar semua data benar-benar valid dan tidak ada kekeliruan dalam pemberian bantuan, sehingga tepat sasaran.

Dengan demikan, kata Nasrul tidak ada keinginan pihaknya menahan atau memperlambat penyaluran BLT dari APBD provinsi itu. Keterlambatan penyaluran, hanya disebabkan data belum diserahkan pemerintah kabupaten dan kota. Bahkan, yang sudah menyerahkan masih ada yang belum lengkap.

Nasrul juga menyampaikan, pada tahap pertama BLT yang disalurkan langsung untuk dua bulan, yakni April dan Mei 2020. Masing-masing Rp600 per KK per bulan, sehingga totalnya Rp1,2 juta. Kemudian, menyusul untuk tahap bulan Juni yang akan diserahkan sebanyak Rp600 ribu.

"Rumah penerima JPS akan distempel sticker, agar tidak terjadi penerima bantuan ganda. Jadi bagi daerah yang belum menyerahkan, mohon disegerakan," imbuh Nasrul.