Jakarta, Gatra.com - DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), mengatakan Program Kartu Prakerja tidak sesuai dengan kampanye Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP GAMKI, Paul Pasaribu, Program Kartu Prakerja tadinya bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0. Pelaksanaan pelatihannya dilakukan secara tatap muka.

Paul mengatakan, karena pandemi Covid-19, metode implementasi Program Kartu Prakerja melalui pelatihan secara langsung (offline) tidak bisa dijalankan. Hanya saja, pemerintah tetap keukeuh menjalankan Program Kartu Prakerja di masa pandemik dengan skema online menggunakan platform digital.

GAMKI menilai pelatihan yang dilakukan secara digital ini tidak optimal dan tidak menjamin peningkatan keahlian pekerja. Khususnya bagi tenaga kerja yang ingin mendapatkan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

Menurutnya, Kartu Prakerja berbasis platform digital sudah melenceng dari tujuan program Jokowi. “Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia berdasarkan kebutuhan dunia kerja,” katanya.

Belum lagi, sambungnya, sertifikat yang didapatkan di dalam program prakerja online ini hanya formalitas saja dan belum tentu dapat digunakan oleh pekerja di dunia kerja. “Padahal pelatihan kerja seharusnya mengeluarkan sertifikasi kompetensi yang dapat digunakan oleh tenaga kerja, sewaktu mendaftar ke perusahaan ataupun industri,” ujarnya.

Realokasi Anggaran Kartu Prakerja ke BLT

Bukannya membantu masyarakat terdampak wabah Covid-19, Program Kartu Prakerja justru menjadi polemik. Bahkan berbagai pihak menyebut Kartu Prakerja tidak efektif, jika enggan mengatakannya sebagai program pemborosan anggaran negara.

GAMKI menyarankan agar anggaran Progam Kartu Prakerja direalokasi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). “Diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK ataupun dirumahkan karena pandemi Covid-19,” kata Paul.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja mencapai Rp20 triliun. Sebesar Rp5,6 triliun mengalir ke penyedia layanan pelatihan program Kartu Prakerja.

Paul mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja dengan platform digital. “Kami meminta pemerintah untuk membatalkan semua vendor penyedia layanan pelatihan dengan platform digital dan mengevaluasi total pelaksanaan program kartu prakerja di masa pandemi ini,” ujarnya.