_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Bandung, Gatra.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menginisiasi orkestrasi keterbukaan data bantuan sosial (Bansos) bagi rakyat yang terdampak COVID-19. Langkah itu sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, juga kepercayaan antar instansi pemerintahan.
Ketua DPW PSI Jawa Barat, Furqan AMC mengatakan beragamnya program bantuan pemerintah, juga besarannya yang bervariasi, serta waktu distribusi yang tidak sama, semakin meningkatkan urgensi pentingnya keterbukaan data bantuan sosial yang ada.
"Sesungguhnya keterbukaan informasi (transparansi) adalah bagian dari hak publik yang diatur undang-undang. Apalagi dalam suasana krisis wabah corona saat ini, di mana rakyat yang terdampak covid-19 sangat masif," ucapnya, Kamis (30/4).
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sendiri telah merilis sebanyak 1,7 juta penerima Bansos Jabar invalid alias tidak tepat. Sementara di lapangan, kata Furqan, tidak sedikit pertanyaan muncul di tengah-tengah masyarakat, kenapa yang satu sudah menerima sementara yang lain belum. Kenapa besarannya tidak sama dan lain sebagainya. Bahkan ada bantuan yang akhirnya ditolak warga karena khawatir memicu kecemburuan.
"Jika berbagai pertanyaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat tersebut tidak segera dijawab dengan tranparansi data, maka situasi distrust bisa berkembang sedemikian rupa dalam suasana krisis saat ini, dan itu bisa membahayakan kohesivitas sosial," paparnya
Furqan menjelaskan, soal transparansi sebenarnya sudah ditekankan oleh KPK dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR-RI pada, Rabu (29/03). Intinya, bantuan harus tepat guna, tepat jumlah, dan tepat sasaran. "Karena itu aspek penganggaran, distribusi maupun kuantitas dan kualitas bantuan yang diterima masyarakat harus diawasi," tambahnya.
Ada tiga kategori penyimpangan yang bisa terjadi kata Ketua KPK Firli Bahuri, pertama, bansosnya atau sumbangannya menjadi fiktif; kedua, eror, ketiga tentang kualitas dan kuantitas yang bisa berubah.
Dengan transparansi data Bansos, PSI berharap, penyimpangan baik sengaja maupun tidak, bisa dicegah. Pasalnya, penyimpangan dalam bentuk apapun dalam suasana krisis saat ini bisa memicu kontraksi sosial yang bersifat disosiatif.
"Bantuan ini ada 9 pintu, gubernur harus bisa mengkoordinasi semua bantuan itu. Untuk itu dibutuhkan tranparansi. Karena dengan itu, akan mengajak semua orang untuk terlibat berpatisipasi, melengkapi, mengawasi dan mengevaluasi," pungkasnya.
