Jakarta, Gatra.com- Presiden Republik Indonesia, Jokowi menyatakan, masyarakat Indonesia harus optimis untuk segera pulih dari wabah Covid-19. Menurutnya, tahun 2021 akan menjadi masa recovery dan rebound. Hal ini, ia sampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangnas) 2020 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021.

“Kecepatan mengatasi covid-19, [membutuhkan] kecepatan recovery. Tahun [dimana] melakukan pemulihan. Situasi pandemik, kesempatan untuk melihat apa yang perlu kita perbaikan dan segera kita tunaikan dalam masa ini. Seberapa kuat ketahanan kita,” katanya, Kamis (30/4).

Jokowi menyoroti persoalan kesehatan di Indonesia yang perlu mengalami perbaikan. Adanya pandemik, memperlihatkan ketergantungan terhadap negara lain, contohnya Indonesia masih mengimpor alat kesehatan sebesar 95%. Selain itu, jumlah tenaga medis juga perlu dihitung, sebagai upaya menekankan pentingnya health security.

Melalui langkah mitigasi terhadap dampak kesehatan dan ekonomi, Presiden RI meyakini, Covid-19 dapat dikendalikan. Ia juga telah menyiapkan berbagai skenario dari skala kecil, sedang, dan paling berat. Terutama untuk menghadapi gelombang kedua Covid-19 seperti di China.

“Belum ada kepastian kapan berakhir. Kita bekerja untuk keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan 2021 harus adaptif dengan perkembangan situasi. Tahun ini, penyusunan target pembangunan, realokasi, dan refocusing belanja secara besar-besaran, kita geser prioritas, untuk jaring pengaman sosial dan kesehatan. Pelaku usaha agar bertahan dan mencegah PHK,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Suharso Momoarfa mengatakan, pandemik berdampak besar terhadap segala sektor. Hal ini berpengaruh terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Koreksi sasaran ekonomi turun cukup tajam. [Selain itu] berkurangnya pembiayaan pembangunan, beralih untuk penanganan Covid-19. Semoga ini berakhir tidak lama lagi,” ujarnya.

Oleh karena itu, tema RKP 2021 yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Fokusnya untuk pemulihan industry, pariwisata, investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Terdapat tujuh fokus prioritas pada 2020-2024 di antaranya pengembangan wilayah, pengembangan kebudayaan, dan ketahanan bencana. Suharso menuturkan, upaya ini untuk mewujudkan efisiensi dalam mempersiapkan restrukturisasi program.

“Restrukturisasi program ada 14 yang tuntas. Kita memastikan fungsi tercemin dan terdapat output kementerian/lembaga. Kementerian lembaga terkait, sebagai tindak lanjut, dalam program Musrenbang provinsi. Menitikberatkan prioritas pembangunan daerah, biaya APBN, isu, dan kondisi masing-masing provinsi,” ujarnya.