Denpasar, Gatra.com - Anggaran Pilkada 2020 tidak digunakan untuk hal lain, meskipun pelaksanaannya diundur. Hal itu disampaikan Ketua KPU Provinsi Bali,Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bali, I Dewa Gede Agung Lidartawan, Rabu (29/4) di Renon,Kota Denpasar.

"Nanti dapat di formulasi ulang berkoordinasi dengan PAPD untuk menyusun RAB baru untuk Pemilu yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. SE Mendagri menyatakan, uang yang telah ada di KPU dibiarkan, sedangkan uang yang masih dan belum di trasfer pemerintah daerah dibiarkan di daerah sepanjang hutang-hutang KPU tersebut telah terbayar sampai Maret," jelasnya.

Dia memprediksi anggaran akan membengkak. Karena honorarium PPK dan PPS ada revisi dari Menteri keuangan. Jumlah TPS juga bertambah karena pemilih nantinya akan bertambah. "Ada berusia 17 tahun, TNI dan Polri yang nanti pensiun. PMI yang telah datang juga. Yang dalam pelaksanaan Pemilu sebelumnya sering dicoret saat pemutakhiran data pemilih," katanya. Penambahan ribuan PMI yang datang harus diakomodasi dengan jumlah TPS yang bertambah di masing-masing Kabupaten Kota.