_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jambi,Gatra.com - Wali Kota Jambi, Sy Fasha sekaligus ketua tim gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Jambi membantah keras pernyataan Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi, Johansyah yang menyatakan bahwa Kota Jambi adalah zona merah Covid-19.
Wali Kota mengatakan bahwa kewenangan penetapan zona merah berada di pemerintah daerah masing-masing. Bahkan menurut Fasha pemerintah pusat juga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan hal tersebut.
"Saya akan memberikan klarifikasi terkait dengan status wilayah Kota Jambi yang kemarin disampaikan oleh Juru Bicara Gugus Tugas Provinsi Jambi." kata Sy Fasha kepada Gatra.com saat jumpa pers di kantor Mako Damkar Kota Jambi, Selasa (28/4).
Fasha menjelaskan, berdasarkan hal ini, ia selaku ketua gugus tugas Kota Jambi akan menyampaikan klarifikasi terhadap zonasi di kota Jambi.
"Perlu kami sampaikan di sini bahwasannya gugus tugas provinsi Jambi dalam menentukan zona merah itu tidak pernah menginformasikan kepada gugus tugas Kota Jambi," ujarnya.
Fasha kembali menegaskan belum ada rapat antara gugus tugas provinsi dengan Kota Jambi untuk menentukan zona. "Zona merah, zona kuning, hijau bukan kewenangan pemerintah pusat. Jadi kalau ada informasi dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan hanya berwenang mengeluarkan status PSBB." jelasnya.
Dilanjutkannya, untuk terkait zonasi hal ini adalah kewenangan masing-masing satuan gugus tugas. Bila gugus tugas provinsi mau menentukan status zona kota Jambi dan kabupaten, harus ada koordinasi dengan satuan gugus tugas kabupaten/kota setempat.
"Jadi tidak bisa kita asal bunyi, asal ngomong menentukan. Karenanya harus diikuti dengan tindakan- tindakan biasanya dilaksanakan rapat koordinasi, diberikan waktu beberapa hari ke depan mungkin satu minggu untuk disosialisasikan," tegasnya.
Fasha menambahkan, karena bila sudah di terbitkan status, maka pemerintahan bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Jadi tidak bisa asal bicara saja dari sumber yang tidak bisa dipercaya.
"Ini perlu kami klarifikasi karena dengan disebutkan status merah ini, membuat resah masyarakat kota Jambi," ucapnya.
