Semarang, Gatra.com - Buruh di Jawa Tengah (Jateng) yang terkena dampak Virus Corona atau Covid-19 mengalami kesulitan untuk mengakses kartu prakerja secara online.

Menurut Ketua Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) Jawa Tengah, Wahyudi masih banyak buruh yang belum melek teknologi. “Mekanisme kartu prakerja secara online menyulitkan sehingga membuat banyak buruh tak dapat mengakses program kartu prakerja,” katanya dalam dialog dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di Kantor Gubernuran di Semarang, Selasa (28/4).

Lebih lanjut, Wahyudi, menyatakan kebanyakan buruh tidak bisa mengoperasikan handphone berbasis android sehingga kesulitan mendaftar kartu prakerja secara onilne.

Padahal, lanjutnya, kartu prakerja merupakan harapan bagi para buruh yang saat ini terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan karena perusahaan lesu akiba pandemi Covid-19.

“Kami minta kebijakan pemerintah agar proses pendaftaran kartu prakerja ini dipermudah. Banyak teman-teman kami yang belum melek teknologi dan kesulitan mengaksesnya,” ujar Wahyudi.

Sejak pandemi Virus Corona, menurutnya, sudah ada ribuan buruh di Jaeng terkena PHK atau dirumahkan tanpa adanya pesangon atau gaji yang diperoleh.

Sedangkan untuk anggota KSBI Jateng yang telah terkena PHK dan dirumahkan oleh piha perusahaan mencapai 2.000 orang buruh. “Berharap ada bantuan dari pemerintah karena kami semua kesulitan dalam kondisi sekarang ini,” harap Wahyudi.

Selain kartu prakerja, persoalan lain yang disampaikan buruh kepada Ganjar Pranowo adalah mengenai jaminan kesehatan dan jaminan hari tua yang dikelola BPJS. Sebab akibat covid-19 tersebut, banyak perusahaan yang nunggak bayar BPJS Kesehatan sehingga buruh kesulitan mendapat akses.

“Buruh yang di PHK atau dirumahkan apakah bisa mencairkan jaminan hari tua (JHT) untuk menopang kehidupan kami. Kami sangat berharap dukungan pemerintah, termasuk adanya bantuan langsung tunai kepada kawan-kawan yang terdampak,” ujar Wahyudi.

Menanggapi keluhan buruh ini, Ganjar, menyatakan mekanisme kartu prakerja memang di luar dari harapannya karena proses sulit dan cukup membingungkan sehingga membuat para buruh kesulitan.

Persoalanan ini, lanjut Ganjar, sudah sampaikan kepada pemerintah pusat. Meminta agar seluruh buruh terdampak dan tidak bisa mengakses sistem kartu prakerja, dapat dibackup dengan data manual.

“Saya sudah koordinasi dan sampaikan pada Presiden soal kartu prakerja. Kami mendorong agar bisa dikirim manual, silahkan nanti pusat melakukan verifikasi,” ujar Ganjar.

Mengenai nasib para buruh yang di PHK atau dirumahkan, Ganjar menyatakan sudah berkomunikasi dengan semua perusahaan di Jateng.

Sudah saatnya perusahaan peduli kepada pekerja di tengah pandemi Covid-19 ini. Tuntutan pekerja tidak sulit karena hanya minta selama di PHK dan dirumahkan tetap mendapat haknya yang disesuaikan.

“Saya sudah mengajak seluruh perusahaan di Jateng untuk iuran bareng-bareng membantu para buruh. Kalau Apindo atau Kadin bisa kompak sangat baik. Kita bisa menjadi contoh dan menghadapi proses ini dengan baik,” ujar Ganjar.