Jakarta, Gatra.com – Sebuah tinjauan yang dilakukan kantor berita Reuters, menunjukkan data dari 16 propinsi, di 34 provinsi di Indonesia bahwa lebih dari 2.200 orang telah meninggal akibat gejala akut COVID-19, namun tidak dicatat sebagai korban menderita penyakit tersebut.  

Tiga ahli medis mengatakan bahwa dari angka-angka tersebut mengindikasikan jumlah korban jiwa secara nasional, yang kemungkinan akan jauh lebih tinggi daripada angka resmi pemerintah sebanyak 765. 

Dikatakan bahwa Indonesia memiliki salah satu tingkat pengujian terendah di dunia dan beberapa ahli epidemiologi mengatakan bahwa mereka sulit mendapatkan gambaran akurat tentang tingkat infeksi di negara terpadat keempat di dunia, itu.

Data terbaru dari 16 provinsi menunjukkan ada 2.212 kematian pasien di bawah pengawasan karena mereka memiliki gejala virus corona akut.

Kementerian kesehatan Indonesia menggunakan akronim PDP untuk mengklasifikasikan pasien-pasien ini, ketika tidak ada penjelasan klinis lain untuk gejalanya.

Data tersebut juga dikumpulkan oleh lembaga di seluruh provinsi setiap hari atau setiap minggu yang dikumpul dari rumah sakit, klinik dan staf yang pengurusi pemakaman. Reuters memperoleh data tersebut setelah mengejek situs web, berbicara dengan pejabat provinsi dan meninjau laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Angka 2.212 kematian diketahui dari tambahan jumlah kematian 693 orang yang dites positif COVID-19, di provinsi-provinsi tersebut dan secara resmi dicatat sebagai korban yang menderita penyakit.

Dari 16 provinsi tersebut mencakup lebih dari tiga perempat, dari 260 juta penduduk negara itu.

Anggota senior gugus tugas COVID-19 pemerintah, Wiku Adisasmito, tidak membantah temuan Reuters namun menolak mengomentari jumlah korban virus corona yang ia yakini dapat ditemukan di antara pasien yang diklasifikasikan sebagai PDP.

Dia mengatakan lebih dari 19.897 orang yang diduga penderita coronavirus di Indonesia belum diuji karena antrian panjang menunggu diproses di laboratorium yang kekurangan staf. 

“Beberapa orang telah meninggal sebelum sampel mereka dianalisis,” katanya.

“Jika mereka memiliki ribuan atau ratusan sampel yang perlu diuji, mana yang akan mereka prioritaskan? Mereka akan memberikan prioritas kepada orang-orang yang masih hidup,” katanya kepada Reuters.

Adisasmito adalah pakar kesehatan masyarakat paling senior di gugus tugas COVID-19 Indonesia, dan kantor pers Presiden Joko Widodo biasanya merujuk pertanyaan ke gugus tugas tersebut.

Menurut pedoman COVID-19 terbaru dari Kementerian Kesehatan, pasien yang diklasifikasikan sebagai PDP adalah pasien dengan penyakit pernapasan akut, yang tidak ada penjelasan klinis selain terjangkit coronavirus baru.

Untuk diklasifikasikan sebagai PDP, pasien juga harus melakukan perjalanan ke suatu negara, atau suatu daerah di Indonesia, di mana virus corona telah bertahan dalam waktu 14 hari sejak penderita jatuh sakit.

“Saya percaya sebagian besar kematian PDP disebabkan oleh COVID-19,” kata Pandu Riono, seorang ahli epidemiologi di Universitas Indonesia, mengutip gejala COVID-19 mereka dan bahwa tidak ada penyebab lain kematian yang diidentifikasi.

Sejumlah pejabat pemerintah sempat mengecilkan risiko wabah pada Januari dan Februari dengan beberapa menyarankan bahwa doa, pengobatan herbal, dan cuaca panas akan membantu menangkal virus.  

Jumlah korban tewas sekarang adalah yang tertinggi di Asia setelah China, menurut penghitungan Reuters.

Dalam laporan Reuters sebelumnya, data pemakaman di ibu kota Jakarta pada Maret naik 40% dibandingkan jumlah rata-rata per bulan pada tahun lalu. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kepada Reuters bahwa virus corona adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Sementara berdasarkan data Jakarta Tanggap Covid-19, total pemakaman yang menggunakan protap Covid-19 di Ibu Kota hingga 24 April telah mencapai 1.666. 

Indonesia secara resmi mencatat 9.096 kasus virus corona hingga Senin (27/4). 

Rasio pengujian hanya mencapai 210 per satu juta orang. Australia telah menguji 100 kali lebih banyak dari Indonesia, sementara pengujian Vietnam sekitar 10 kali lebih tinggi. 

“Tingkat infeksi dan kematian sebenarnya lebih tinggi daripada data yang dilaporkan secara resmi karena tes kami masih sangat rendah dibandingkan dengan populasi,” kata Iwan Ariawan, seorang ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia. 

Sebelumnya Pemerintah dianggap kurang transparan dalam menangani pandemi ini. Namun, pemerintah memastikan telah mengambil langkah-langkah yang tepat. 

Presiden Joko Widodo mengatakan bulan lalu bahwa beberapa informasi telah dirahasiakan dari publik untuk mencegah kepanikan. Namun pekan lalu, dia meminta para menterinya untuk melaporkan data Covid-19 dengan jujur. 

Pemerintah mengumumkan inisiatif transparansi baru penanganan corona sejak dua minggu lalu, tetapi situs web baru yang dijanjikan dengan semua data belum diluncurkan. 

Ketua Asosiasi Dokter Indonesia Daeng Faqih mendesak pemerintah untuk mengungkap jumlah nasional kematian pasien yang diduga COVID-19, tetapi tidak diuji. 

Kantor perwakilan WHO di Indonesia juga mengatakan pada akhir pekan lalu bahwa kematian akibat virus corona harus diungkapkan. 

Adisasmito menyebut pemerintah tidak menyembunyikan data. Namun dia tidak mengetahui bahwa WHO telah menyerukan dugaan statistik kematian COVID-19 untuk dipublikasikan.