Denpasar,Gatra.com - Untuk meringankan beban bagi seluruh pekerja wisata karena berhentinya aktivitas pariwisata di Bali akibat dampak dari penyebaran Covid-19 Kementerian Pariwisata rencananya memberikan bantuan sebako untuk para pekerja wisata.

Penyaluran dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sudah disalurkan sebanyak 8.600 paket sembako, dan untuk tahap kedua akan menggelontorkan bantuan sembako sebanyak 11.000 paket.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa mengatakan, untuk tahap kedua ini akan dibagikan lagi kepada para pekerja yang belum menerima pada tahap pertama.

Pihaknya meminta, asosiasi pariwisata yang ada agar menginformasikan kepada seluruh anggotanya sekaligus untuk mendata seluruh pekerja pariwisata yang belum memperoleh bantuan, agar nantinya bisa mendapatkan bantuan.

"Hal ini dilakukan agar tidak terjadi salah sasaran dalam pemberian bantuan. Dalam rapat sudah didapat beberapa kesepakatan antara lain, pekerja yang nantinya akan diberikan bantuan adalah para pekerja yang terkena PHK serta pekerja yang dirumahkan tanpa bayaran,"katanya, Senin (27/4). 

Untuk mendata calon penerima lanjut dia, disepakati bahwa pendataan harus dilaksanakan lewat asosiasi pariwisata yang ada, dan asosiasi diminta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten atau Kota.

"Jadi Pekerja Hotel dan restaurant akan didata oleh PHRI, pekerja Travel agent dan Biro Perjalanan akan didata oleh ASITA, Guide oleh HPI dan seterusnya," jelasnya.

Sementara itu, Ketua PHRI Kabupaten Badung, I.G.A.N Rai Surya Wijaya mengaku, sebagai pelaku pariwisata yang juga memiliki banyak pekerja, menyarankan agar bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah agar sebisa mungkin tidak menimbulkan masalah.

Ia menyebutkan, jumlah pekerja di sektor pariwisata sangat banyak. Ia merinci, 300 ribu di bidang hotel dan restaurant , di bidang transportasi ada 75 ribu, selain itu sektor industri ada 360 ribu, sektor perdagangan ada 550 ribu totalnya ada 1.285.000. Hal ini sangat tidak sebanding dengan bantuan yang dikucurkan yaitu 8.600 paket di tahap pertama dan rencana 11.000 paket untuk tahap kedua.

Maka dari itu diperlukan mekanisme yang benar dalam penyalurannya agar tidak terjadi permasalahan di lapangan. Maka dari itu rapat ini dilaksanakan agar pembagian bisa dilakukan secepat dan setepat mungkin, paling lambat bulan Mei, sudah bisa dinikmati oleh para pekerja.

"Jangan sampai sekelas manager atau owner dari perusahan yang sampai menerima paket bantuan seperti ini” katanya.