Solo, Gatra.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo masih tetap mengalami kesulitan untuk melakukan penelusuran riwayat pasien positif di kota Solo. Sayangnya, hal ini diperparah dengan data dari RS yang tidak terbuka.

”Sejauh ini kalau RS lini kedua masih bisa lebih mudah dilacak, komunikasinya lebih baik. Kalau RSUD dr Moewardi lebih sulit. Sebab kewenangannya langsung ke provinsi,” ucap Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Solo Ahyani (27/4).

Ahyani mengakui jika selama ini penelusuran pasien lebih mudah jika mereka dirawat di RS lini kedua. Saat pasien berada di RSUD dr Moewardi, data yang didapat tidak banyak.

”Kalau Moewardi kan kewenangan dari provinsi,” ucapnya.

Sejauh ini pihaknya hanya mengandalkan jejaring tenaga medis di Puskesmas dan Rumah Sakit. Sebab jika mengandalkan data dari rumah sakit, hanya inisial, usia dan alamat saja yang diperoleh.

”Sampai saat ini pun kami tidak bisa wawancara dengan pasien. Bisanya ya melalui keluarga atau orang terdekat,” ucapnya.

Memang diakui jika selama ini rumah sakit juga melakukan penelusuran pasien secara mandiri. Namun penelusuran yang dilakukan oleh rumah sakit tidak seoptimal yang dilakukan oleh Pemkot Solo. ”Sebab mereka tidak memiliki basis data kependudukan,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mempertanyakan data yang tak terbuka ini. Menurutnya memang data pasien Covid-19 harus dibuka sepenuhnya untuk mempermudah penelusuran.

”IDI saja sudah menyarankan untuk terbuka. Ya nanti kita minta ke pak Ganjar, kalau terbuka itu kita lebih mudah (penelusuran),” ucapnya.

Apalagi di Solo ini koordinasi warga sudah sangat baik. Ketika ada warga yang karantina mandiri, warga di sekitar yang membanty. ”Ya apa gunanya Jogo Tonggo (program pemerintah provinsi) kalau tidak terbuka,” katanya.