Jakarta, Gatra.com – Rencana pemerintah untuk mengadakan pelatihan online program kartu prakerja telah mengundang kehebohan dan kritik dari banyak pihak. Kucuran anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk program tersebut dianggap tidak efektif selama masa pandemi wabah virus corona. Anggota DPR RI Sukamta berpandangan pelatihan tersebut tidak usah dipaksakan, dan terkesan akal-akalan karena tidak melalui proses tender sebagaimana pelaksanaan program pemerintah.

“Hentikan segera! dan bekukan dulu dana yang sudah disalurkan ke 160 ribu peserta tahap pertama. Saya harap pemerintah jangan menutup telinga terhadap berbagai kritik dan masukan terhadap rencana pelatihan online program kartu kerja,” ucap legislator dari fraksi PKS tersebut. Ia mengatakan pemerintah seharusnya fokus untuk mengatasi persoalan Covid-19 yang saat ini belum tuntas dengan program pengentasan ekonomi masyarakat kecil.

“Jika Covid-19 ini tidak segera tertangani dampaknya akan semakin berat dan dalam terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pelatihan kerja online ini termasuk kegiatan yang sifatnya tidak mendesak, bisa dilakukan setelah pandemi berakhir,” terang Anggota Komisi I DPR RI itu dalam keterangan kepada Gatra.com, Jumat (24/4).

Dirinya juga melihat telah terjadi perubahan konsep kartu prakerja karena situasi pandemi virus corona yang menghantam Indonesia. Namun perubahan konsep itu menurutnya masih “mentah” dan terlihat terkesan memburu keuntungan di tengah penderitaan masyarakat kecil dengan dalih pelatihan online.

“Ini jelas terkesan dipaksakan dan akal-akalan. Program ini kita tahu berangkat dari janji kampanye Jokowi untuk mengatasi pengangguran, kata Pak Menko berubah menjadi bagian dari jaring pengaman sosial karena kondisi Covid-19. Dalam hal menjadi jaring pengaman untuk para pekerja sektor informal yang kehilangan pekerjaan dan juga para buruh yang di-PHK, kita setuju. Tapi yang kita saksikan ini ternyata dipaksakan ada pelatihan secara online, jelas tidak ada relevansi dengan jaring pengaman sosial,” kata Sukamta.

Ia membeber sengkarut persoalan dari program kartu prakerja. Pertama, salah sasaran. Jika kegiatan sebagai jaring pengaman sosial mestinya hanya menyasar warga yang kehilangan pekerjaan, sementara program ini bisa menyasar siapa saja yang berusia di atas 18 tahun, dengan kriteria tidak sedang mengenyam pendidikan.

Kedua, ragam pelatihan secara online bisa didapatkan dengan mudah dan bahkan beberapa perusahaan digital memberikan layanan secara gratis. Menurutnya daripada harus membayar untuk pelatihan online, lebih baik pemerintah menyediakan internet gratis selama 4-6 bulan di masa Covid-19 saat ini.

“Ini jauh lebih bermanfaat, masyarakat yang butuh pelatihan bisa mencari sendiri lewat internet yang disediakan koneksinya secara gratis. Selanjutnya pemerintah menyatakan sendiri bahwa program pelatihan online ini tidak menjamin peserta dapat pekerjaan, jelas program ini menghamburkan anggaran Rp5,6 triliun,” ujarnya.

Selanjutnya ia mengapresiasi sikap mundur CEO Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara dari posisi Staf Khusus Kepresidenan. Namun menurutnya mundurnya Belva tidak menyelesaikan masalah utama. “Masalah konflik kepentingan pribadi Belva selesai tapi masalah utamanya ada pelatihan online program kartu prakerja yang telah menunjuk 8 perusahaan digital, termasuk Ruangguru di dalamnya. Kalau Belva mau tuntaskan masalah, mestinya ia tarik Ruangguru dari program ini. Juga perusahaan platform digital lainnya seperti Tokopedia, Bukalapak, OVO, LinkAja, dan lain-lain yang sudah ditunjuk mundur-lah dari program ini,” kritik Sukamta.

Dirinya mengatakan pemerintah tidak sensitif dalam menjalankan program ini. Korporasi menurutnya dapat diberi kemudahan dalam bentuk lain tanpa harus “disuntik” dana segar dari pemerintah. “Perusahaan-perusahaan ini kapitalnya besar, di tengah pandemi Covid-19 alami lonjakan omset, masak masih mau menyusu ke pemerintah. Mestinya dalam kondisi keprihatinan seperti ini, malah memberikan bantuan bukan mencari untung dengan cara seperti ini,” pungkasnya.