Lombok Barat, Gatra.com - Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tengara Barat (NTB), Joko Marhandriyanto, menyatakan, hampir 97 persen Rumah Tahan Gempa (RTG) sudah dibangun Sekitar 3 persen sisanya,disebutkannya masih ada kendala, seperti buku tabungan yang belum diambil, dan sebagainya.

“Ini yang 64 persen itu bukan berarti yang 33 sekian persen itu belum terbangun, mereka on progress, ada yang 80 persen sehingga belum masuk di 100 persen, ada yang 50 persen,” kata Joko pada video conference dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Lombok Barat, Selasa (21/4).

Menurut Joko, berkaca dari pengalaman rehabilitassi dan rekonstruksi di daerah-daerah lain, progress NTB terbilang cepat.

“Progress kita termasuk yang lumayan cepat di antara daerah-daerah lain yang terkena gempa. Aceh misalnya, butuh belasan tahun untuk normal 100 persen, Sinabung dalam tiga tahun hanya mampu membangun 600 rumah. Di Yogyakarta lebih dari tiga tahun juga. Kita di NTB, terutama di Lombok Barat, mampu membangun rumah sebanyak 72.843 unit RTG,” ujar Joko.

Percepatan ini, menurut Joko, karena Provinsi NTB dan Lombok Barat bercermin mengacu pada daerah-daerah lain yang terkena gempa di seluruh Indonesia, termasuk mengantisipasi kendala-kendala yang pernah dialami daerah-daerah tersebut.

Dijelaskan Joko, dari 72.843 RTG tersebut, sekitar 14 ribu termasuk rusak berat, lebih dari 13 ribu rusak sedang, dan lebih dari 45 ribu rusak ringan.

“Yang paling parah di empat kecamatan yang terdekat dengan Lombok Utara sebagai sumber gempa yaitu Kecamatan Batulayar, Gunungsari, Lingsar, dan Narmada, itulah centernya terbanyak daripada rumah-rumah yang terkena gempa,” kata Joko.

Sementara Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Lobar, Mahnan menyampaikan telah dua kali menyampaikan usulan data pembangunan 76.553 unit rumah, namun yang disetujui setelah direvisi sebanyak 72.843 unit RTG.

“Mengenai progres sama dengan yang lain yaitu terkait SK PPK agar segera diterbitkan, perpanjangan fasilitator agar ditindaklanjuti, dan bantuan tambahan yang kami usulkan dalam percepatan penanganan rumah tahan gempa agar dipertimbangkan,” ujar Mahnan.