Jakarta, Gatra.com - Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengapresiasi mundurnya Belva Devara dari posisi staf khusus Presiden sebagai bentuk pertanggung jawaban milenial untuk lebih profesional dalam menjalankan bisnisnya. 

Menurut Bhima, Belva telah menunjukkan bahwa milenial harus memiliki integritas dan bisa menghindari konflik kepentingan yang muncul ketika berada dalam posisi di pemerintahan. 

"Namun, permasalahan terkait Kartu Prakerja tidak serta merta tuntas dengan mundurnya Belva," ujar Bhima saat dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa (21/4).

Menurut Bhima masih perlu dilakukan penyidikan terkait MoU mitra pelaksana Kartu Prakerja yang dilakukan sebelum Peraturan teknis dikeluarkan Pemerintah. Kedua, Kartu Prakerja tidak menjawab persoalan krisis yang dihadapi, bahwa korban PHK lebih membutuhkan bantuan berupa cash transfer/ BLT dibandingkan dengan pelatihan online. 

"Untuk mencegah pemborosan anggaran, sebaiknya Pemerintah membatalkan pendaftaran gelombang kedua, dan mengalihkan seluruh anggaran Kartu Prakerja agar berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang terkena Covid19," kata Bhima. 

Bhima menjelaskan dibandingkan memberikan pelatihan online, lebih baik Pemerintah memberikan subsidi internet selama 3-5 bulan kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga masyarakat bisa mengakses konten pelatihan serupa di Youtube dan platform gratis lainnya. 

Dia berharap staf khusus milenial lainnya yang memiliki konflik kepentingan antara bisnis dan jabatan publik untuk mengikuti jejak Belva, yakni memilih salah satunya yakni tetap menjadi stafsus atau profesional melanjutkan bisnis startupnya. 

"Karena posisi Belva sudah tidak lagi menjadi staff khusus, maka berakhirlah undangan debat yang saya ajukan. Saya tidak memiliki masalah dengan Belva secara personal, melainkan hanya ingin mengajak bertukar pandangan terkait posisinya sebagai staff khusus Presiden," katanya.