_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Tapanuli Utara, Gatra.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara (Sumut) memperpanjang masa tanggap darurat Covid-19. Kebijakan ini diambil setelah rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Bupati Tapanuli Utara, Senin (20/4).
Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan mengatakan, disepakati bersama bahwa perpanjangan masa tanggap darurat daerah hingga 14 hari ke depan, yakni, pada 4 Mei 2020. Hal-hal yang terkait dengan ketetapan ini, termasuk dalam perpanjangan libur dan masa belajar dari rumah kepada siswa PAUD, SD dan SMP juga disiapkan.
"Apabila diperbolehkan sesuai prinsip kewajaran, birokrasi harus dipangkas demi percepatan penyaluran bantuan ke warga. Semua harus bergerak cepat. Perlu segera pengadaan penambahan alat rapid test dan juga penambahan ruang isolasi. Saya meminta unsur pimpinan di Kecamatan agar aktif mendata warga atau tamu yang datang terutama dari zona merah dan kuning untuk dilakukan isolasi mandiri," tegas Nikson.
Dalam kesempatan ini, Nikson juga memyampaikn adanya tambahan bantuan sebanyak 18.000 KK dari Kementerian Sosial di luar Program Keluarga Harapan (PKH). Kata dia, tim pendataan dan verifikasi melaksanakan pekerjaan dengan cepat dan tepat.
Ditambahkanya, Pemkab juga akan menggunakan dana APBD untuk membantu warga yang terdampak pandemi Covid-19. Asalkan belum menerima bantuan dari sumber lainnya. Saya berharap dukungan seluruh Forkopimda dalam penetapan regulasi penanganan Covid-19 ini.
Sementara itu, Kapolres Tapanuli Utara, Horas M Silaen menyampaikan akan melakukan pengawasan terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bahwa pelaksanaan penyaluran BLT warga 11 Kelurahan secara garis besar berjalan dengan baik. Namun masih ada sedikit kendala pada kelurahan Hutatoruan X dan dalam waktu dekat dapat dituntaskan.
"Kita tetap evaluasi penyaluran melalui warung yang tidak sesuai jumlah dan kualitas. Selain itu, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah kita harus menyamakan pandangan agar seluruh kegiatan melalui dan atas nama Gugus Tugas," ungkapnya.
