Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Illiza Sa’adudin Djamal, mengkritik pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk dialihkan guna membiayai penanganan wabah coronavirus disease 2019 (Covid)-19.

"Kami menyayangkan anggaran BOS ini dipotong, walaupun dengan alasan adanya pandemi Covid-19, karena seharusnya pemerintah memotong anggaran lain, bukan BOS," kata Illiza, Senin (20/4).

Legislator yang juga anggota Baleg DPR ini, mengungkapkan, pihaknya mendapatkan laporan soal pemotongan dana BOS dengan alasan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Illiza menyayangkan pemotongan dana BOS karena akan berpengaruh pada pendapatan guru honorer yang gajinya masih berkisar Rp400 ribu sampai Rp1 juta.

"Hal ini akan berpengaruh kepada kesejahteraan guru, apalagi di pandemi Covid-19 ini, mereka membutuhkan dana yang cukup untuk menghadapi segala kemungkinan," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah bisa melakukan pemotongan anggaran di bidang infrastruktur, perjalanan dinas, kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang terkesan formalitas, dan anggaran lainnya.

"Atau bisa saja pemerintah menanggukan anggaran pelatihan online yang mencapai Rp5,6 triliun. Jangan pemerintah memotong anggaran BOS yang akan memengaruhi kualitas pendidikan dan pengajaran di sekolah," katanya.

Kemendikbud, lanjut IIliza, seharusnya bisa memperjuangkan nasib dan kesejahteraan guru, termasuk guru honorer. Jika mereka membiarkan dana BOS dipotong, maka ini sama saja dengan lepas tanggung jawab atas kesejahteraan guru yang saat ini sebenarnya masih minim, khususnya guru honoer.

"Pada pandemi Covid-19, belajar dilakukan di rumah, para guru dituntut lebih berpiki kreatif, namun jika kesejahteraan mereka berkurang karena pemotongan anggaran BOS, maka akan sulit bagi mereka untuk meningkatkan kreativitas," katanya.