Jakarta,Gatra.com – Anggota komisi VI DPR RI Marwan Jafar menyoroti kebijakan Pertamina sebagai BUMN yang memberikan cashback 50% kepada ojek daring, di masa pandemi Covid-19. Kebijakan itu dinilai tidak adil bagi pengemudi angkutan umum konvensional dan nelayan.

Dia mengatakan, dampak ekonomi pandemi Covid-19 menyentuh seluruh lapiran masyarakat. Tak hanya ojol, dampak itu juga berpengaruh terhadap pengemudi angkutan umum konvensional, bahkan nelayan yang menggantungkan hidup mereka dari melaut.

Marwan meminta, Pertamina dapat bertindak bijak dan adil terkait alokasi penyaluran serta kewajaran harga bahan bakar minyak (BBM) ke masyarakat. 

Ia mencontohkan, komunitas sopir angkutan Pelabuhan Tanjungpriok baru-baru ini sudah mengeluhkan persoalan uang jalan yang tergerus buat membeli BBM, selain mahalnya makanan dan minuman gara-gara Corona.

“Maksudnya, kalangan sopir angkutan pelabuhan itu juga sangat berharap agar program Pertamina yaitu promo diskon 50 persen buat membeli BBM itu, karena mereka juga terdampak,” kata Marwan melalui pernyataan tertulis yang diterima Gatra.com, Jum'at (17/4). 

Tak hanya pengemudi angkutan umum konvesional, Pertamina mestinya juga bisa menjamin kemudahan dan ketersediaan BBM bagi komunitas nelayan, petani dan UMKM serta harga yang murah buat menjamin keberlangsungan usaha mereka di tengah wabah Corona.

Pertamina kata dia, perlu memastikan distribusi BBM ke kalangan tersebut tidak terganggu. Sebab, persoalan itu sangat menentukan ketersediaan dan lancarnya distribusi pasokan pangan Indonesia serta kelangsungan usaha mereka beberapa bulan ke depan.

“Salah satunya dengan program promo seperti buat para driver ojol itu. Karena mereka juga butuh,” ucapnya.

Marwan mengingatkan, Pertamina juga perlu melakukan evaluasi kuota BBM untuk kebutuhan riil nelayan. Misalnya evaluasi per tiga bulan, supaya bisa diketahui pola pendistribusian BBM untuk nelayan per lokasi di seluruh Indonesia serta sesuai setiap musim melaut para nelayan.

“Jangan lupa juga, organisasi kelompok nelayan dan koperasi nelayan, perlu dilibatkan demi kelancaran pendistribusian BBM," jelas mantan Menteri Desa-PDTT itu.

Sebagai wakil rakyat, Marwan juga meminta, Pertamina juga meningkatkan realisasi pemerataan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) kepada sejumlah kelompok nelayan maupun koperasi nelayan, khususnya mengenai manajemen pengelolaan dan pengolahan hasil usaha perikanan.

“Perlu juga meningkatkan bekerja sama dengan Bakamla atau TNI AL, untuk penindakan terhadap modus mafia BBM ilegal yang suka membocorkan BBM istilahnya "kencing' di tengah laut" yang merugikan nelayan,” tandasnya.