Indragiri Hulu Gatra.com - Anggota Dewan Perwalian Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Suharto menilai dana sebesar Rp90,2 miliar untuk penanganan virus Corona (Covid-19) tidak proporsional. Sebab, menurutnya penyebaran virus mematikan itu saat ini di Inhu masih relatif aman. Hal ini juga didasari dari data yang disodorkan Dinas Kesehatan (Diskes) Inhu bahwa jumlah Orang Dalam Pantauan (ODP) tiap hari mengalami penurunan. "Kan tiap hari Dinkes sebut jumlah ODP disini menurun. Bahkan sampai saat ini, PDP saja di Inhu tak ada. Apalagi yang positif," kata anggota Komisi IV itu kepada Gatra.com, Selasa (14/4).

Untuk itu politisi PPP ini menilai, duit sebesar Rp90,2 miliar yang dianggarkan pemerintah daerah tidak relevan. Bahkan, Kabupaten Pelalawan yang masuk zona merah saja hanya menganggarkan Rp63 miliar. "Contohnya di Pelalawan. Kabupaten yang sudah masuk zona merah saja tak sebesar itu. Ini dibuktikan dengan data; 4 warga disana positif corona, jumlah PDP 17, dan ODP 845. Kendati begitu anggarannya hanya Rp63 miliar saja. Kenapa kita yang saat ini masih dalam kategori aman, duit yang mau dihabiskan sangat banyak. Tentu ini membingungkan," kata dia.

"Sebelumnya, tahap awal lalu kan sudah dialokasikan Rp5,2 miliar. Bahkan perusahaan di sini juga banyak yang berpartisipasi untuk memutus mata rantai virus ini. Saya rasa itu sudah lebih dari cukup. Kalau ditambah lagi, menurut saya sangatlah berlebihan," tuturnya

Yang membikin wakil rakyat ini lebih binggung lagi, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui secara real berapa kebutuhan anggaran untuk  percepatan penanganan Covid-19. "Saya sebagai anggota dewan saja tidak disodorkan data berapa kebutuhan APD bagi tenaga medis, berapa besar anggran yang dikucurkan untuk insentif bagi tenaga medis dan kebutuhan lainya untuk gugus tugas kesehatan. Untuk itu saya berharap Pemkab gunakan anggran secara proporsional," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Badan angggaran dan pengelolaan aset daerah (BPKAD), Ibrahim Alimin menyebutkan Pemkab Inhu akan mengalokasikan dana Rp90,2 miliar. Ibrahim menyebutkan, Rp90,2 miliar tersebut merupakan dana tahap II yang akan digunakan untuk pencegahan hingga penanganan pandemi virus corona di kabupaten itu. "Tahap I nya sudah bisa digunakan, yakni sebesar Rp 5,2 miliar yang di pos kan untuk Dinas Kesehatan (Diskes)," kata Ibrahim saat konfrensi pers di Kantor Kominfo Inhu, Sabtu (11/4)

Lalu kata dia, untuk dana tahap II sebesar Rp85 miliar masih dalam tahap reschedule, bahkan termasuk untuk menyiapkan PPK dalam pencegahan di kabupaten itu. Ia menjelaskan, dari total semua dana yang akan dikucurkan tadi merupakan kajian dari stakeholderterkait, bahkan pada skenario terburuknya jika nanti memang ada pasien yang dinyatakan positif hingga pada tahap mengkebumikannya, untuk itu dananya akan diserap. "Dana tadi setelah kita lakukan perampingan di beberapa organisai perangkat daerah (OPD), mulai perjalanan dinas, bimtek hingga penundaan kegiatan yang bersifat tidak prioritas," ungkapnya

Kelak, kata Alimin, dana tersebut akan dibelanjakan untuk APD, insentif paramedis di RSUD dan Puskesmas, insentif tim survei di Kecamatan, biaya 4 unit Posko diperbatasan Wilayah Kabupaten tetangga, mobilisasi TKI, penyiapan ruang isolasi kepada positif korban Virus Corona bahkan untuk honor tenaga pemakaman korban Covid-19. "Kalau saya tidak salah, dana itu berkisar Rp46 miliar hingga Rp48 miliiar untuk di Rumah Sakit, selebihnya diposkan di Dinas Kesehatan," paparnya