Jakarta, Gatra.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera melaksanakan program Padat Karya Tunai sebagai salah satu skenario untuk mempertahankan perekonomian dan pembangunan di perdesaan akibat Coronavirus Disease 2019 (Covid)-19.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam konfrensi pers secara daring dari Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (13/4), menyampaikan, program ini juga untuk mempertahankan daya beli masyarakat desa.

"Terutama ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di perdesaan. Jadi mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa," ujar Basuki.

Orang nomor satu di Kementerian PUPR ini mejelaskan, Padat Karya Tunai adalah upaya memberikan pekrjaan kepada masyarakat desa yang pelaksanaannya tidak menggunakan teknologi.

Sedangkan soal bagaimana pelaksanaannya sehubungan adanya ketentuan physical distancing untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19, Basuki mengatakan, dilakukan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan.

Salah satu caranya, lanjut Basuki, mengurangi jumlah pekerja dengan pengaturan jadwal agar dapat merata dan selesai dengan baik. Misalkannya, perbaikan irigasi kecil yang biasanya dilakukan oleh 76-80 orang, pekerjanya dibagi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri 40 orang.

"Tapi kita schedule dulu, seminggu [sepekan], seminggu, seminggu. Yang tadinya dikerjakan 2 bulan, mungkin nanti bisa menjadi 3 bulan," ujarnya.

Sedangkan untuk pembayaran upahnya, lanjut Basuki, para pekerja akan meneripa upah per pekan seperti yang sudah sering dilakukan di perdesaan. "Di perdesaan ada yang kamisan ada yang mingguan," ujarnya.

Kementerian PUPR telah menyediakan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk program Padat Karya Tunai ini. Anggaran sejumlah ini dari total realokasi anggaran tahun 2020 senilai Rp36,19 triliun.

Demi melancarkan program tersebut, Kementerian PUPR juga telah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk menjaring Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang baru pulang dari Malaysia atau negara lain untuk selanjutnya dapat meneruskan roda perekonomian dan pembangunan di desanya masing-masing.

"Padat Karya ini di daerah-daerah yang kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri yang PMI [Pekerja Migran Indonesia] baru pulang dari Malaysia kita indentifikasi dari mana asalnya, kita siapkan program Padat Karya, sehingga nanti mereka di desa setelah isolasi mandiri, bisa bekerja di Padat Karya yang sudah kita siapkan," ungkapnya.