Jakarta, Gatra.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) melakukan realokasi anggaran sejumlah Rp36,19 triliun untuk penanganan wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid)-19.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam konferensi pers secara daring dari Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (13/4), menyampaikan, anggaran sejumlah Rp36,19 triliun tersebut diambil dari anggaran Kementerian PUPR tahun 2020 yang totanya Rp120 triliun.

"Jadi dari Rp120 triliun, total anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2020 direalokasi dan di-refocusing sebesar Rp36,9 triliun," katanya.

Basuki menjelaskan, rincian realokasi anggaran tersebut, pertama, diberikan atau dikembalikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dialokasikan langsung kepada Bansos dan kegiatan lain, yang berhubungan langsung dengan Covid-19 sebesar Rp24, 53 triliun.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp24,53 triliun ini berasal dari anggaran lain yang dipangkas seperti perjalanan dinas dan biaya-biaya rapat kerja serta seminar dan lainnya.

"Rp24,53 triliun ini berasal dari seperti yang sering dikatakan oleh Bapak Presiden, pertama memangkas 50% perjalanan dinas dan biaya-biaya apa rapat kerja, dan sejenisnya seperti seminar," ungkap Basuki dalam keteranan pers.

Selanjutnya, Kementerian PUPR juga membuat paket-paket yang bisa ditunda tahun depan. Dalam hal ini paket tersebut tetap dilakukan tender namun pelaksanaannya tahun depan.

"Jadi bisa di istilah kami di-jereng. Yang tadinya single year menjadi multi years, jadi itu masih bisa dikerjakan untuk tahun depan. Kemudian untuk paket-paket yang software yang bisa ditunda, kita kick off-kan baru nanti tahun depan kita kerjakan. Totalnya adalah sekali lagi Rp24,53 triliun," ujarnya.

Mengenai refocusing, Menteri Basuki menjelaskan, ada 2 hal. Pertama, untuk melaksanakan pembangunan yang langsung dibutuhkan untuk mengatasi Covid-19 seperti penyiapan prasarana observasi di Pulau Galang, sebesar Rp400 miliar, dengan totalnya adalah Rp1,66 triliun.

"Terdiri untuk apa? Untuk Pulau Galang menyiapkan prasarana observasi di Pulau Galang, kemudian merehabilitasi Rumah Sakit darurat Wisma Atlet di Kemayoran. Kemudian juga untuk untuk apa? Pembelian alat-alat pendukung lainnya," kata Basuki.

Selanjutnya, Kementerian PUPR juga melaksanakan percepatan program Padat Karya Tunai, yakni memberikan pekerjaan yang tidak membutuhkan teknologi di wilayah perdesaan guna mempertahankan daya beli masyarakat.

"Apa itu Padat Karya Tunai? Padat Karya Tunai adalah memberikan pekerjaan yang low technology, tidak membutuhkan teknologi, tapi Padat Karya di daerah desa di perdesaan. Terutama ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di perdesaan. Jadi mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa," ungkapnya.