Jakarta, Gatra.com - Anggota Tim Pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, sependapat dengan pernyataan PSI bahwa penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid)-19 harus disampaikan lebih transparan agar tidak memicu ketidakpercayaan (distrush) publik kepada pemerintah.

"Ini [kalau tidak transparan] bisa menimbulkan ketidakpercayaan, distrush," kata Pandu, Sabtu (11/4).

Menurutnya, tidak transparan akan memicu ketidakpercayaan (distrush) masyarakat kepada pemerintah. Pasalnya, jika tidak diberikan informasi yang benar dan berlarut-larut, masyarakat akan gelisah, terlebih dalam situasi kritis.

Transparansi, lanjut Pandu, misalnya yang disampaikan setiap hari soal Covid-19 itu bukan hanya sekadar angka berapa yang positif, sembuh, dan meninggal, tapi harus lebih detail, sehingga masyarakat mengerti dan lebih meningkatkan kewaspadaan.

"Sehingga semua orang ngerti perjalanannya, tidak sekadar angka saja. Itu enggak, tidak ada artinya kalau tidak ada latar belakang mendapatkan angka-angka itu," katanya.

Tidak disampaikannya secara detail akan membuat persepsi seakan-akan ada yang disembuyikan, meskipun mungkin tidak mempunyai niat untuk itu. Jika ingin transparan dan mendetail, harus ada pihak yang menjelaskan angka-angka itu dari mana.

"Kalau tidak sempat diucapkan, ya itu diberikan tertulis atau ditayangkan di website secara jelas. Jadi jurnalis atau yang memanfaatkan data itu, atau pengambil keputusan bisa lebih detail. Kalau sekadar angka, bingung, angka apa ini," katanya.

Menurut Priono, trasparansi atau keterbukaan ini diharapkan bisa melahirkan semangat masyarakat untuk bergotong royong melakukan berbagai gerakan, misalnya untuk mengatasi kelangkaan masker dan lainnya dalam mencegah penularan Covid-19.

"Oh iya, jangan dijanjikan-janjikan terus, karena sudah siap APD, ternyata APD-nya tidak siap," ujarnya.

Selain itu, Priono juga mengharapkan tidak ada lagi perbedaan pernyataan antarpejabat kepada masyarakat. Pejabat jangan gengsi untuk segera meralat atau mengoreksi jika sudah terlanjur menyampaikan keterangan yang keliru.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PS), Grace Natalie dan Sekjen Raja Juli Antoni, beberapa hari lalu meminta Menkes Terawan Agus Putranto menyampaikan secara transparan dan tidak ada yang ditutupi soal penanganan Covid-19 ini.

Menurut Antoni, Menkes bisa memulai dengan keterbukaan soal kekurangan jumlah alat tes PCR yang masih dibutuhkan, jumlah ventilator yang harus dibeli, jumlah laboratorium yang diperlukan, dan jumlah rumah sakit serta tenpat tidur untuk merawat pasien Covid-19.   

"Rakyat pasti bisa memahami karena masalah serupa juga dihadapi semua negara di dunia," ujar Antoni, Kamis kemarin (9/4).