Jakarta, Gatra.com- Untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan beras menjelang lebaran, Perum Bulog menyasar pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 950 ribu ton pada 2020. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno meminta Bulog agar memperhitungkan stok karena jumlah kelompok miskin semakin meningkat akibat wabah Covid-19.

Selain itu, Sutrisno juga mempertanyakan anggaran pengadaan cadangan beras pemerintah untuk menghadapi dampak Covid-19. Menurutnya, perlu kerja sama dengan berbagai pihak, terutama penggilingan padi swasta. Hal ini guna membantu perekonomian masyarakat.

“Ada kejelasan berapa yang bulog bahaskan supaya bulog dapat mengelola keuangan. Ada kewenangan untuk mendistribusikan [beras],” katanya dalam rapat virtual Komisi VI DPR RI, Kamis (9/4).

Menanggapi hal ini, Dirut Perum Bulog, Budi Waseso mengatakan, sampai saat ini belum mendapatkan dukungan dana dari pemerintah. Ia pun tidak mempermasalahkan kendala tersebut.

Menurutnya, situasi saat ini memang berbeda. Tugas Bulog berfokus untuk menjamin ketersediaan beras tetap aman. Sebagai antisipasi, Bulog lebih memilih penyediaan gabah supaya lebih cepat penyerapannya. Perum Bulog menargetkan penyerapan gabah sebesar 1,4 juta ton pada 2020.

“Stok CBP masih memadai. Setelah itu, baru diisi beras baru. Dari hasil pantauan kami, ada beberapa kendala karena terkena hama. Kondisi tersebut menyebabkan produksi menjadi turun. Sekarang, kelompok swasta yang menyerap beras. Kita sekarang sudah memetakan dan mengkoordinir, sehingga penyerapan sudah maksimal,” ujarnya.

Menyikapi beberapa Gudang Bulog yang menyimpan beras dalam jangka waktu dua tahun, Buwas mengatakan, beras tersebut masih layak. Perusahaan telah merawat beras sesuai prosedur, termasuk penyimpanannya.

“ Apabila kualitas menurun, kami sudah mengeluarkan perintah. Itu harus melalui proses rice to rice. Setelah itu baru bisa keluar dari Bulog. Kita salurkan dalam bentuk packaging, pengunaan proses vakum, jadi tidak mungkin ada kutunya,” ucap Buwas.