Tegal, Gatra.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, Jawa Tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp27,5 miliar untuk penanganan Covid-19, termasuk jaring pengaman sosial. Bantuan antara lain berupa insentif Rp200 ribu per bulan untuk tenaga medis.

Berdasarkan rapat kerja penanganan Covid-19 yang digelar pemkot dengan DPRD di ruang Komisi I DPRD Senin (6/4), anggaran sebesar Rp27,5 miliar untuk penanganan Covid-19 yang disiapkan Pemkot bersumber dari kas di giro sebesar Rp15 miliar, realokasi anggaran kegiatan OPD Rp10 miliar, dana tak terduga Rp2 miliar dan dan sumbangan ASN Rp500 juta.

Adapun peruntukkan anggaran antara lain untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Sedangkan penerima bantuan yang direncanakan yakni pedagang kaki lima sebanyak 558 orang; ODP/PDP/konfirmasi positif Covid-19 (1.000 orang); masyarakat miskin (14.111), juru parkir (400 orang); relawan BPBD/(Tagana (40 orang); penyapu jalan dan sampah (237 orang); pedagang di obyek wisata PAI, Pantai Batamsari, Pantai Muareja, dan Pulau Kodok (379).

Kemudian petugas kebersihan di kecamatan/kelurahan sebanyak 93 orang; penjaga makam (120 orang); nelayan (5.050); serta tenaga medis/paramedis 1.300 orang. Khusus tenaga medis, bantuan yang diberikan berupa insentif sebesar Rp200 ribu per bulan, sementara penerima lainnya akan menerima bantuan sembako.

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono mengatakan, bantuan untuk warga miskin dan warga terdampak dipersiapkan untuk dua bulan terlebih dahulu dari rencana empat bulan. Kecuali tenaga medis, bantuan yang diberikan berupa sembako.

"Bantuan akan diberikan setiap pertengahan bulan. Saya berharap dengan waktu yang pendek ini, khususnya April dan Mei, warga harus segera dibantu," ujarnya usai rapat kerja.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro mengatakan, anggaran penanganan Covid-19 yang disampaikan pemkot dalam rapat kerja belum sepenuhnya disetujui DPRD.

"DPRD belum sepenuhnya setuju karena kebutuhannya lebih dari itu," kata Kusnendro saat ditemui usai rapat kerja.

Dalam raker, Kusnendro mengatakan, DPRD meminta agar pemkot kembali merelokasi anggaran kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tak bisa dilaksanakan hingga bulan Mei agar jumlah anggaran sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, DPRD juga meminta agar warga terdampak yang akan menerima bantuan ditambah, antara lain pedagang kaki lima (PKL).

"Kemudian bagi karyawan yang dirumahkan karena tempat usahanya berhenti beroperasi itu juga termasuk yang terdampak langsung adanya wabah covid-19. Sehingga kami minta pemkot menghitung ulang dan disampaikan lagi," ujar Kusnendro.