Yogyakarta, Gatra.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai mudik di tengah pandemi Covid-19 saat ini menimbulkan mudarat bagi diri, keluarga, dan banyak orang. Masyarakat diimbau tidak mudik dan pemerintah diharap mengeluarkan kebijakan yang sejalan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan tradisi mudik memang positif, karena menjalin silaturahmi, mempererat kekeluargaan, dan merawat hubungan sosial. Namun saat ini hal itu tak memungkinkan karena tengah menghadapi musibah besar wabah Covid-19.

"Mudik perlu menjadi pertimbangan untuk tidak dilakukan. Kegiatan-kegiatan keagamaan saja dibatasi sedemikan rupa sesuai dengan hukum syariat, maka mudik tentu saja sebagai kegiatan sosial dapat dihentikan atau tidak dilaksanakan," kata Haedar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/4).

Menurut Haedar, dalam suasana pandemi Covid-19 ini perlu dikedepankan prinsip agama Islam, 'la dharara wa laa dhirara' . Artinya, jangan melakukan sesuatu yang menimbulkan mudarat atau kerugian bagi diri sendiri dan keluarga, juga menimbulkan kerugian dan mudarat bagi orang banyak.

"Saatnya kita sekarang ini mencoba untuk mengerem semua kegiatan termasuk mudik. Mudik bisa diganti di waktu lain di saat kita sudah keluar dari musibah ini. Insya Allah akan ada manfaatnya," ucapnya.

Haedar juga meminta pemerintah memiliki langkah dan kebijakan yang sama. Saat ini organisasi-organisasi keagamaan, khususnya Islam, telah diminta fatwanya soal mudik, bahkan sebagian telah mengharamkan mudik. Untuk itu, Haedar berharap, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang sejalan.

"Jangan sampai pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan hal-hal lain, lalu transportasi dan kebijakan transportasi tidak sejalan dengan imbauan mudik pada tahun ini. Kita semuanya ingin keluar dari musibah yang besar ini dan kita berharap Indonesia segera berakhir dari wabah Covid-19 ini," ucapnya.