Home Ekonomi Pemprov NTB Siasati Dampak Sosial Ekonomi Akibat Covid-19

Pemprov NTB Siasati Dampak Sosial Ekonomi Akibat Covid-19

Mataram, Gatra.com - Dampak sosial dan ekonomi dipastikan terdampak akibat merebaknya wabah virus corona di Nusa Tenggara Barat (NTB). Meski kebijakan Pemprov NTB saat ini tetap diarahkan bagi penanganan medis dan pencegahan penularan Covid-19 ini, namun Pemprov NTB juga memikirkan dampak ekonomi masyarakat berkaitan dengan menurunnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokoknya. ,

Sekretaris daerah (Sekda) NTB HL Gita Aryadi menyatakan, Pemprov NTB saat ini sudah mulai menyiapkan sejumlah program jaring keamanan sosial. Salah satunya yakni pemenuhan bahan pangan, pendataan UMKM di tengah melesunya perekonomian masyarakat terutama yang terdampak Covid-19.

“Apa yang menjadi kebutuhan daerah, payung-payung hukum untuk bertindak dalam penanganan COVID-19 baik melalui Inpres, surat edaran maupun maklumat sudah disampaikan, dipedomani, disosialisasikan dan dikonsolidasikan ditingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di kabupaten/kota se NTB,” ujar Gita Aryadi di Mataram, Sabtu (4/4).

Gita menambahkan, beberapa perhatian utama lainnya seperti pengawasan pada pintu-pintu masuk ke NTB dilaksanakan dengan protokol penanganan standar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, mulai dari pintu-pintu kedatangan, dengan berkolaborasi bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

“Kita juga tetap berkomunikasi dan koordinasi juga dengan Cengkareng dan Padang Bai, Bali. Begitu tiba, kami akan melakukan pemeriksaan kepada semua pelaksana perjalanan, dengan bekerjasama antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Kesehatan," terangnya.

Sementara Dinas Kesehatan juga tetap melakukan protokol penanganan COVID-19. Khusus untuk kesehatan, ada hal-hal yang perlu mendapatkan dukungan. Dan terkait surat dari Menteri Kesehatan juga menyinggung tentang pemberian insentif dan santuan kematian, yang jumlah nominalnya sudah ditentukan.

Ia juga menyatakan, guna mengantisipasi jika situasi darurat terjadi, Pemda membutuhkan tempat penampungan, seperti di PHI dan BLK. "Kami akan manfaatkan Asrama Haji dan BLK untuk karantina terpusat," ungkapnya.

 

 

622