Surabaya, Gatra.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kembali bergerak untuk menanggulangi wabah Covid-19. Pergerakan Pemprov Jatim kali ini melalui target anggaran sebesar Rp2,384 triliun atau 6,8 persen dari APBD.
Hal itu dilakukan karena semakin tingginya angka kasus wabah Covid-19 di Jawa Timur. Tidak hanya masyarakat yang terjangkit, ada juga warga yang terdampak perekonomiannya.
Sebagai informasi, jumlah orang yang positif terjangkit Covid-19 bertambah 49 menjadi 152 orang. Sebanyak 33 orang yang positif terjangkit berdomisili di Surabaya. Sebanyak 10 orang lainnya berasal dari Lamongan.
Sementara itu, angka pasien dalam pengawasan (PDP) juga bertambah. Angka PDP melonjak dari 686 menjadi 717. Sedangkan angka orang dalam pengawasan melonjak menjadi 9435.
Selain itu, angka pasien yang dinyatakan sembuh juga bertambah 6 orang menjadi 28. Hanya jumlah korban tewas yang masih bertahan di angka 11 pasien.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, anggaran tersebut tidak hanya disalurkan untuk penanggulangan Covid-19 pada aspek medis. Tapi juga untuk membantu masyarakat yang masih sehat dari dampak seosial ekonomi.
"Anggaran Pemprov untuk tracing kuratif preventif dampak sosial dan ekonomi Covid-19. Yang kami hitung yang ada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun di luar itu," kata Khofifah di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (3/4).
Khofifah menjelaskan, bantuan yang diambil dari anggaran itu akan disalurkan mulai dari data pada DTKS. DTKS memuat 1 juta dari 3,37 juta masyarakat pedesaan dan 1 juta dari 3,8 juta masyarakat perkotaan.
Jumlah tersebut, adalah masyarakat pedesaan yang berprofesi sebagai nelayan dan mengalami kesulitan saat menjual hasil panennya selama wabah tersebut. Selain itu, ada juga masyarakat perkotaan yang terdata pada DTKS, yang mayoritas bekerja di sektor informal di perkotaan.
"Nah, mereka-mereka yang ada di kepulauan katanya tidak bisa jual ikannya. Sebagian dari mereka tidak masuk DTKS. Para (driver) ojol juga nggak masuk DTKS. Juga perantau yang bekerja informal juga ada yang ngga masuk DTKS," jelas Khofifah.
Khofifah menambahkan, pihaknya juga akan membantu masyarakat yang tidak tercatat pada DTKS. Bantuan pemerintah pusat juga akan mengucur kepada mereka yang tidak tercatat pada DTKS. Bentuk bantuannya, juga akan berupa bantuan pangan non tunai.
Menurutnya, jumlah alokasi anggaran Rp2,34 triliun itu bisa saja meningkat jika ada partisipasi dari pemerintah kota dan kabupaten se-Jatim. Dirinya, berharap ada bantuan dari tiap pemerintah kota dan kabupaten sebesar 7 persen dari APBD.
"Kami harap ada support dari pemkab dan pemkot. Masing-masing (Pemkot dan Pemkab) sudah mendapatkan peraturan yang memungkinkan atau wajib diikuti wali kota yakni refocusing kegiatan dan re-alokasi anggaran," kata Khofifah.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menyatakan bahwa bantuan akan disalurkan kepada mereka yang terdaftar pada DTKS selama 3 bulan penuh. Salah satunya, bantuan akan disalurkan dalam bentuk sembako.
Bantuan juga akan mengucur kepada masyarakat yang hanya menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat. Entah berupa apa, Pemprov Jatim, juga akan mengucurkan bantuan 50 persen dari nilai BPNT per bulan.
"Kami target bantuan BPNT yg diberikan akan sama, tapi ada ruang untuk penyesuaian yang akan dilakukan saat kami mencocokkan data dari kabupaten dan kota. Tapi equivalennya kasarannya bisa menyentuh satu juta masyarakat sasaran," jelasnya.
Soal pendistribusian bantuannya, juga melihat faktor kawasan. Emil menuturkan, pendistribusian juga akan berdasarkan wilayah dengan dampak terparah.
Kemudian, kucuran bantuan yang melibatkan pemerintah setempat juga akan mempetimbangkan kapasitas fiskalnya. Apalagi, sudah ada program padat karya tunai yang memberdayakan masyarakat untuk melakukan pekerjaan sterilisasi di tempat-tempat publik.
"Upaya pembersihan di pasar2 sekolah2 tempat wisata dan membantu pelayana publik lainnya. misalnya mitigasi banjir. nah inisial targetnya 500 ribu sasaran atau masyarakat dengan support pemkab dan pemkot," katanya.