Jakarta, Gatra.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo menyampaikan bahwa berdasarkan kajian Badan Intelijen Negara (BIN) penyebaran virus corona (Covid-19) akan mencapai puncak di Juli 2020.

Berdasarkan data yang dipaparkan Doni dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR yang dilakukan secara virtual pada Kamis (2/4), disebutkan sebanyak 106.287 kasus akan diprediksi terjadi pada periode puncak itu.

“Puncaknya akhir Juni atau akhir Juli,” kata Doni dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR yang dilakukan secara virtual pada Kamis (2/4).

Masih berdasarkan pada kajian BIN yang ia paparkan, kasus virus corona akan mengalami peningkatan setiap bulannya sebelum mencapai puncak, yakni sebanyak 1.577 di akhir Maret, 27.307 di akhir April, 95.451 di akhir Mei, dan 105.765 di akhir Juni.

Pengamat pertahanan Wibisono berpendapat pernyataan Kepala BNPB tersebut patut dicermati serius. BNPB menurutnya harus berada di garda terdepan dalam penanggulangan wabah corona (Covid 19). Namun ia mengeritik agar posisi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid sedapatnya lebih aktif bergerak ke pencegahan ketimbang menjadi juru bicara (jubir) BIN.

“Kajian yang disampaikan BIN seharusnya tidak perlu disampaikan ke masyarakat. Badan Intelijen Negara (BIN) adalah lembaga telik sandi negara, seharusnya bekerja secara silent dan rahasia, jurus jurus pencegahan harusnya yang disampaikan ke masyarakat, bukan membuka sesuatu yang belum terjadi,” ujar Wibisono dalam keterangannya kepada Gatra.com, Jumat (3/4).

Ia mengatakan masyarakat membutuhkan pernyataan yang menyejukkan dan menggambarkan sikap optimis dari elite negara, semua pihak harus menahan diri terjebak ke ranah politik. Pembina Advokat Bangsa Indonesia (ABI) itu menyebutkan hal terdepan yang harus dilakukan yakni penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk masyarakat.

Sebelumnya Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo juga menyampaikan kelemahan Indonesia dalam menghadapi penyebaran virus corona adalah terbatasnya alat untuk melakukan pemeriksaan secara cepat dalam skala besar, alat APD dan laboratorium juga masih kurang.

“Pernyataan ini juga kita sayangkan karena akan berdampak pada kecemasan di masyarakat, artinya pemerintah tidak siap dan gagap dalam mengatasi pandemi virus corona ini,” ujarnya.

Dirinya menyebutkan pemerintah seharusnya serius menerapkan aturan PSBB yang sudah diketok sebagai langkah pencegahan yang efektif, tuntas dan terukur sehingga daerah daerah bisa mengikuti aturan secara maksimal dan tidak jalan masing-masing.

“Saya sudah baca beberapa kajian akademis tentang Covid-19 ini, hasilnya sangat mengkawatirkan, tapi sebaiknya kajian kajian ini kita jadikan early warning system aja, yang penting tindakan konkret agar bangsa ini tidak semakin terpuruk,” pungkasnya.