_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Yogyakarta, Gatra.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan pemerintah mesti memutuskan boleh tidaknya warga di zona merah Covid-19, terutama DKI Jakarta, mudik. Jika dibolehkan, arus mudik juga harus diatur.
Menurut Sultan, Presiden Joko Widodo telah mengambil kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "PSBB itu agar daerah tidak mengambil kebijakan sendiri. Kebijakan PSBB tidak apa-apa. Provinsi akan mengikuti," kata Sultan, di kantor Gubernur DIY, Selasa (31/3).
Sultan menyatakan ia dan sejumlah gubernur telah mengikuti rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Pembahasan mengerucut pada boleh tidaknya warga di DKI Jakarta mudik. "Hanya satu materinya, mudik dilarang atau tidak. Itu saja," ujarnya.
Salah satu poin pembahasan adalah rencana mengarantina DKI Jakarta. "Kelihatannya, tadi kami sepakat bagaimana jika warga DKI Jakarta tidak boleh pulang, di-close, dan (warga dari luar) tidak boleh masuk, berarti akan ada warga yang perlu dibantu hidupnya," ujarnya.
Dengan keputusan itu, pemerintah pusat dan DKI Jakarta juga harus memutuskan untuk menanggung kebutuhan hidup 3,7 juta orang. Sebaliknya, jika Jakarta tidak ditutup dan warga boleh mudik, pemerintah harus mengatur jalur pemudik di Pulau Jawa.
"Kami harap, kalau ke timur, mesti lewat Jateng. Rutenya ditentukan. Dari Bekasi misalnya, diwajibkan lewat tol terus lewat Brebes. Tidak boleh masuk Bandung terus ke Cilacap. Kalau ini daerah hijau, didatangi dari (zona) merah, akan berhenti di warung, makan, atau mennginap, tidak memutus rantai virus," paparnya.
Sultan menilai hal-hal itu harus diputuskan untuk mencegah penyebaran Covdi-19. Apalagi, menurut dia, penderita Covid-19 di DIY mendapat virus itu dari luar DIY.
"Jangka waktu pemudik sampai ke Lebaran masih jauh. Kami ingin tahu peak (puncak mudik) ke DIY kapan. Kalau tak ada negosiasi antar-provinsi, pemudik tidak bisa diprediksi," ujarnya.
