Jakarta, Gatra.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, mengatakan, pemerintah harus menegakkan aturan dalam menerapkan social distancing (menjaga jarak sosial) demi mencegah meluasnya penyebaran Coronavirus Disease (Covid)-19.

Sohibul bersama jajaran DPP dan Fraksi PKS DPR usai melakukan pertemuan dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) di Jakarta, Kamis (26/3), menyampaikan, tanpa penegakan aturan, apapun kebijakan pemerintah yang diambil akan sia-sia.

"Kami sepakat dengan Ketua Umum IDI. Kalau kita pilih social distancing tapi enggak ada enforcement, sama aja," katanya.

Sohibul mengusulkan agar pemerintah mengerahkan segenap sumber daya atau kekuatan yang ada, termasuk Babinsa dan RT/RW dalam menegakkan aturan. "Enforcement-nya harus tegas. Kebijakan jangan tanggung-tanggung," ujarnya.

Menurut Sohibul, apapun kebijakan pemerintah soal Corona ini tidak boleh hanya sebatas imbauan tanpa adanya ketegasan dalam implementasi atau penerapannya.

Sejak awal, lanjut Sohibul, PKS menyarankan agar dilakukan lockdown secara parsial di daerah-daerah yang tinggi mobilitas dengan luar negeri. Tetapi yang dipilih oleh Pemeritah saat ini adalah imbauan soal social distancing.

Ia mengatakan, baik lockdown parsial maupun social distancing tidak cocok dengan budaya bangsa Indonesia. Sehingga permasalahannya bukan soal ketidakcocokan budaya, tetapi masalah kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat.

"Jadi yang harus dilakukan pemerintah mau mengambil lockdown wilayah atau mau mengambil social distancing itu adalah menindaklanjutinya dengan mendisiplikan warga dan warga patuh pada pemerintah," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, Ketua Umum PB IDI, Daeng M Faqih, mengatakan, Pemerintah harus melakukan penguatan dari kebijakan yang tidak diambil. Penguatan maksudnya agar pemerintah jangan sebatas mengimbau, namun harus melakukan pengawalan dan pengawasan.

"Dua yang kami minta untuk pengawalan dan pengawasan. Satu, social distancing jangan hanya diimbau untuk kesadaran masyarakat tapi betul-betul diawasi. Dua, karantina rumah itu betul betul diawasi karena karantina rumah ini strategis untuk memutus mata rantai," katanya.

Daeng khawatir jika tidak ada penindakan yang tegas, peningkatan kasus Corona akan terus berlimpah. Ia khawatir jika kasus terus naik tenaga kesehatan akan kewalahan dan terjadi seperti di uar negeri.

"Kapasitas pelayanan itu sudah terlampaui. Sekarang rumah sakit yang tersedia sudah terlampaui kapasitasnya itu jangan diulangi. Jadi mohon kalau lockdown tidak diambil, maka lakukanlah pengawasan yang ketat terhadap social distancing dan karantina rumah," ujar Daeng.