_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Pekanbaru, Gatra.com - Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemda Riau yang bergerak di sektor pangan, diyakini akan membantu daerah mengurangi kerentanan stok pangan. Namun, opsi tersebut harus dijaki lebih mendalam.
Wakil Ketua DPRD Riau, Zukri Mirsan mengatakan, Provinsi Riau yang selama ini mengandalkan pasokan pangan dari luar daerah cukup rentan mengalami kekurangan stok. Hanya saja hal tersebut tak bisa dijadikan faktor tunggal pembentukan BUMD pangan. Menurutnya rekam jejak BUMD yang lebih dulu eksis menunjukan ada masalah serius pada kinerja perusahaan daerah.
"BUMD pangan itu sebenarnya opsi yang bagus, karena semangatnya untuk menjaga ketahanan pangan provinsi. Tapi problemnya, kita banyak masalah dengan BUMD yang sudah ada. Kalau yang lama saja tidak sehat, maka menghadirkan BUMD yang baru menjadi riskan," katanya kepada Gatra.com, Selasa (24/3).
Ketua PDI Perjuangan Riau itu menyebut, Pemprov Riau harus segera melakukan pembenahan terhadap BUMD jika ingin membentuk BUMD baru. Sebab tanpa adanya pembenahan maka perusahaan plat merah itu bakal menjadi beban keuangan daerah.
"Disehatkan dulu BUMD yang lama, tapi itu bukan berarti disehatkan dengan cara ditutup. Mungkin bisa dilihat core bussiness nya hingga pola kerjanya. Setelah itu baru bicara penambahan BUMD," imbuhnya.
Riau sendiri memiliki ketergantungan yang tinggi akan suplai pangan dari luar daerah, khususnya beras. Hampir 70 persen pasokan beras Riau berasal dari luar wilayah, seperti Sumatra Barat dan Sumatra Utara.
Disisi lain jumlah penduduk Riau terus mengalami peningkatan yang mendekati angka 7 juta jiwa. Sayangnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, kemampuan produksi beras Riau pada 2019 mengalami penurunan sebanyak 20.270 ton atau 13,33 persen dibandingkan 2018. Pada 2019 produksi beras Riau hanya mencapai 131.820 ton.
Secara terpisah, praktisi ketahanan pangan Riau, Darmansyah, mengungkapkan pembentukan BUMD pangan merupakan opsi yang layak untuk dipertimbangkan. Sebab cara tersebut dapat menguatkan peran serta pemerintah daerah di bidang pangan. Darmansyah menilai, kondisi pangan Riau yang terbilang rentan sangat memerlukan intervensi pemerintah.
"Itu bagus sekali (BUMD pangan) , karena dia bisa menahan dan menjaga harga pasar. Ketika pangan kurang dia pasok, kalau seandainya mahal dia lepas stok yang dimiliki agar harga terkendali. Ini sekarang kan yang diandalkan cuma Bulog, kemampuan mereka juga terbatas,"jelasnya.
Darmansyah, menambahkanm BUMD pangan nantinya juga bisa mengambil peran mensolidkan produksi pangan agar petani terbantu dan produktif.
"Petani itu mau nanam padi, cuma kan nanti banyak yang dipikirkan mulai dari bibit, pupuk,hingga jalur pengangkutan. Disamping itu input teknologi juga diperlukan, satu hektar sawah di Sumbar dengan di Riau itu hasilnya beda, karena tanah Riau pH (keasaman) nya rendah. Jadi memang perlu perlakuan khusus," Jelas mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau itu.
Sebagai informasi, tanaman Padi dapat tumbuh dengan baik pada lahan dengan rentang keasaman 4-7. Sedangkan lahan gambut yang menjadi ciri khas sebagian besar tanah di Riau keasamanya 2,7 hingga 5,0.
Riau sendiri memiliki sejumlah BUMD yang begerak di beberapa bidang, seperti jasa keuangan (PT Bank Riau Kepri, PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) , PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). Serta perusahaan di bidang energi (PT Riau Petroleum).
