_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Bandung, Gatra.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat meminta Pemda Bandung Barat (KBB) lebih serius menangani pandemik COVID-19. Meski belum ada laporan pasien positif corona di KBB, pemda diminta lebih meningkatkan kesiapsiagaan terutama pada sisi edukasi dan ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis.
Kondisi itu diketahui usai sejumlah anggota DPRD Provinsi Jabar Daerah pemilihan Jawa Barat III (Kabupaten Bandung Barat) melakukan monitoring penanganan COVID-19 di KBB. Anggota DPRD tersebut yaitu, Tobias Ginanjar, Elin Suharliah, Edi Rusyandi, dan Aef Nurdin.
"Kita dewan dari dapil Bandung Barat melakukan monitoring ke pemda KBB terkait COVID-19. Kita ingin mengecek bagaimana kesiapan mereka," kata anggota DPRD Jabar Fraksi PKS, Aef Nurdin.
Data Dinas Kesehatan, Bandung Barat belum terkonfirmasi ada kasus positif COVID-19. Meski begitu jumlah orang dalam pemantauan (ODP) ada 42 orang.
Agar angka tersebut tidak terus bertambah, Aep minta pemda Bandung Barat lebih sistematis dalam melakukan penanganan dan edukasi kepada masyarakat. Terutama mengurangi kegiatan yang banyak mendatangkan massa besar.
"Perlu ada koordinasi lebih intensif. Yang kedua harus ada edukasi kepada masyarakat melalui layanan informasi terkait COVID-19. Karena masyarakat kita masih abai terhadap intruksi dari pusat, MUI dan yang lainnya," paparnya.
Bandung Barat memiliki tiga rumah sakit umum daerah (RSUD), yaitu RSUD Cililin, RSUD Cikalong Wetan, dan RSUD Lembang. Ketiganya, masih kekurangan ruangan isolasi, pentilator, dan APD bagi tenaga medis.
"Dari tiga rumah sakit yang ada di KBB, mereka masih sangat kekurangan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan, pentilator, dan ruang isolasi. Kalau rumah sakit rujukan pertama penuh, otomatis RSUD akan dipakai nantinya. Jadi memang harus dipersiapkan," ucapnya.
Untuk menangani permasalahan tersebut, Aep minta Bupati sebagai pemimpin tertinggi di daerah bisa mengkonsolidasikan komunikasi antar dinas-dinas terkait. Selebihnya, pemda mesti mengeluarkan beberapa skenario penanganan secara rill.
"Ini belum maksimal yah. Tadi sudah dibicarakan. Kita kasasib saran juga. Mudah-mudahan bisa dikordinasikan antar dinas, BPBD, Dinas kesehatan dan dikomandoi oleh bupati," ucapnya.
