Terancam sanksi WTO, Negara Bagian Washington akan mencabut subsidi pajak kedirgantaraan, yang memberi keuntungan besar bagi Boeing. Kebijakan yang diyakini bisa mencegah terjadinya perang dagang antara Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Pemugutan suara Badan Legislatif Negara Bagian Washington yang digelar pada 12 Maret lalu, akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk mengakhiri pengenaan preferensi pajak bisnis dan pekerjaan (business and occupation/B&O) bagi pabrik pesawat. 

RUU Senat bernomor 6690 tersebut, diloloskan sekitar 40 suara anggota legislatif di negara bagian itu, sedangkan 4 suara menolak. RUU usulan legislator tersebut juga disetujui oleh badan anggaran negara bagian. Pada Kamis malam itu, para anggota dewan memang berniat mengakhiri sesi dengan sejumlah RUU penting, termasuk satu soal pendanaan wabah virus corona di Washington.

Rancangan beleid kedirgantaraan ini, akan menghilangkan subsidi pajak industri kedirgantaraan yang sudah diberlakukan selama 16 tahun. RUU tersebut diajukan di DPR pada Rabu, 18 Februari silam. "Kami terus membicarakan soal ini dengan Boeing," ucap Senator Partai Republik, Pat Sullivan. Bersama Senator Demokrat, Marko Liias, keduanya adalah pengusul RUU tersebut di dewan. 

Jika resmi diundangkan, maka perubahan aturan ini akan menghapus sekitar 40% dari subsidi pajak B&O. Pada 2018 saja, subsidi pajak yang dinilai ilegal oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organizaton/WTO) ini, membuat Boeing bisa menghemat pengeluaran mencapai US$118 juta, berdasarkan data pendapatan perusahaan.

Insentif pajak yang ada selama ini, memang memungkinkan Boeing dan sektor bisnis kedirgantaraan membayar pajak B&O yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan manufaktur lainnya. Namun, anggota parlemen menyebut, jika ketentuan ini tidak diubah, penalti yang dilancarkan WTO bisa berefek jauh, karena akan menjerat pula produk asli Washington, seperti kerang dan anggur. Dilansir Reuters, langkah tersebut dilakukan menjelang keputusan WTO yang akan diketok pada musim semi ini. 

Keputusan WTO juga akan memungkinkan Uni Eropa (UE) mengenakan tarif pada sejumlah barang impor AS yang selama ini belum ditentukan. Ini memicu kekhawatiran para produsen barang mewah dan wiski di negeri Paman Sam itu. Mereka tidak tenang dengan akan terciptanya perang tarif yang bisa menyebar ke luar industri dirgantara.

Namun untuk meloloskan RUU itu, legislator negara bagian harus bisa menetapkan persyaratan pengganti. Hal itu, jika WTO mengizinkan preferensi pajak untuk Boeing di masa depan, sehingga tetap memberikan dampak positif ke Washington. 

Kubu Demokrat dalam sebuah usulan di luar draf RUU asli, menginginkan Boeing tetap bisa memberi andil dalam penyerapan kerja di negara bagian Washington, jika perusahaan mendapatkan preferensi pajak yang dipulihkan di masa depan. Selain itu, jika pemerintah resmi menghapus subsidi pajak bagi salah satu pabrikan pesawat terbesar di dunia itu.

Meski demikian, tidak ada jalan yang benar-benar seirama dengan aturan WTO saat ini. "Dalam pikiran saya, hal terbaik berikutnya adalah mendorong Boeing berinvestasi dalam sistem pelatihan tenaga kerja kami," ucap Senator Liias.

Ia mengatakan, dalam diskusi dengan anggota dewan lainnya, Boeing, serta kelompok buruh, muncul satu kesepakatan. Boeing diminta meningkatkan jumlah program pemagangan tenaga kerja baru mereka. "Jika mereka membantu pemerintah mencetak generasi baru pekerja, saya pikir mereka akan bisa lebih produktif dalam mengembangkan industri kerdigantaraan di sini,” Liias menambahkan.

Kompromi ini, sebut Liias, memungkinkan Boeing dan perusahaan-perusahaan lain bisa mendapatkan preferensi pajak B&O lagi di masa mendatang. Bahkan bisa di tingkat yang lebih tinggi dibanding insentif pajak saat ini. 

Saat ini, sebanyak 355 perusahaan mendapat keuntungan dari preferensi pajak B&O kerdigantaraan. Namun tentu saja Boeing yang meraup manfaat paling besar.

***

Pabrikan pesaing Boeing asal Eropa, Airbus, mengatakan bahwa keputusan pemerintah AS itu hanya sebatas "langkah awal" menuju upaya penyelesaian konflik subsidi kedirgantaraan antara kedua perusahaan tersebut, yang lama tertunda.

WTO menyebut bahwa kedua pabrikan pesawat terbesar di dunia tersebut, Airbus dan Boeing, telah menerima miliaran dolar berupa subsidi ilegal sejak 2004 silam. Subsidi itu diyakini membuat kedua perusahaan gagal memenuhi aturan yang ditetapkan WTO, serta memicu perang tarif.

Senator Negara Bagian Washington melakukan pemungutan suara pada Kamis untuk menghapus subsidi pajak kedirgantaraan pada Boeing. Dengan demikian, bisa membuat Gubernur Washington, Jay Inslee, secara resmi menandatangani surat penghapusan tersebut.

Juru bicara Boeing, Bryan Watt, menyambut baik usulan itu. Ia mengatakan, RUU ini akan membuat perusahaan bisa sejalan dengan aturan WTO. "Pencabutan ini menempatkan Amerika Serikat di posisi tunduk sepenuhnya atas aturan WTO. Caranya, yakni memperbaiki satu temuan yang berlawanan dengan AS," demikian tulis Boeing dalam pernyataan resmi mereka, seperti dilansir Seattle Times.

Pihak Airbus menyatakan, sepenuhnya tergantung pada WTO untuk memutuskan akan menghilangkan semua subsidi Negara Bagian Washington yang dianggap ilegal. Namun, Airbus menilai Perwakilan Dagang AS masih perlu memperjelas soal subsidi miliaran dolar yang diberikan kepada Boeing dari Negara Bagian Kansas dan agen federal seperti NASA.

"Setelah menyangkal selama 14 tahun, akhirnya muncul pernyataan jelas bahwa telah ada inkonsistensi antara aturan WTO dan subsidi yang diberikan Negara Bagian Washington," ucap Juru Bicara Airbus, Clay McConnell.

***

Kembali ke 2003, Boeing pertama kali mengadakan semacam kompetisi antara negara bagian dalam mencari lokasi paling tepat untuk pabrik terbesar mereka, yang akan memproduksi 787 Dreamliner. Legislator Washington kala itu, sepakat menerbitkan subsidi pajak kedirgantaraan dan membuat negara bagian tersebut terpilih. 

Insentif tersebut diundangkan pada 2004 dan diperpanjang dua dekade hingga 2024. Aturan subsidi ini diperkirakan bisa menghemat pembayaran pajak Boeing hingga total US$3,2 miliar dibandingkan pabrikan sejenis di negara bagian itu.

Pada 2013, Pemerintah Washington memutuskan memperpanjang subsidi pajak hingga 2040, setelah Boeing mengancam memindahkan produksi pesawat seri 777X ke tempat lain. Perpanjangan ini memungkinkan Boeing menghemat uang pajak hingga US$8,7 miliar sampai 20 tahun mendatang.

Insentif yang ditawarkan Washington, diberikan dengan syarat Boeing tetap memproduksi sayap pesawat 777X yang berbadan lebar di negara bagian tersebut. Hitung-hitungan Kantor Gubernur Inslee menyimpulkan, negara bagian bisa untung besar dengan kebijakan ini. Dengan tetap beroperasinya Boeing di sana, maka negara bagian bisa meraup US$21 miliar pendapatan pajak ekstra selama 16 tahun di masa perpanjangan 2024 ke 2040.

Namun, dari kajian WTO, dukungan yang dijanjikan Negara Bagian Washington kepada Boeing dari 2024 sampai 2040, sama dengan subsidi terlarang. Kepala Staf Kantor Gubernur, David Postman, tak yakin apakah WTO akan menerima penghapusan insentif pajak ini yang sekaligus memungkinkan ada suatu dukungan ekonomi bagi Boeing.

Flora Libra Yanti