_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Peneliti bidang pendidikan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Anggi Afriansyah, mengatakan berdasarkan Kajian LIPI di tahun 2018 lalu, dalam tema Strategi menyiapkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Unggul di Era Digital, Pihaknya berusaha memetakan sejumlah persoalan mengenai pengembangan kompetensi vokasi.
Namun, Menurut Anggi, hasil kajian tersebut menunjukan bahwa Pengembangan vokasi di Indonesia memiliki persoalan yang begitu kompleks mulai dari paradigma, regulasi, sinergi, dan implementasi. Sehingga, Dirinya berpandangan bahwa orientasi ulang pengembangan vokasi di Indonesia menjadi sangat mendesak.
"Tuntutan industri yang pesat membutuhkan perombakan menuju paradigma baru yang berbasis pada vokasi. Pengembangan vokasi ini berfokus pada upaya membangun kultur pendidikan yang berupaya untuk mengkreasi para profesional yang dibutuhkan di dunia kerja," kata Anggi saat dihubungi Gatra, Minggu (15/3).
"Pendidikan tidak dapat lagi hanya berfokus untuk memperbanyak penduduk yang bersekolah atau meningkatan angka pertisipasi, tetapi lebih berorientasi pada meningkatnya penduduk yang memiliki keahlian atau kecakapan vokasional di berbagai bidang pekerjaan," lanjut Anggi.
Dari segi regulasi, Tambah Anggi, sejatinya sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia (SDM) lulusan SMK.
Namun, aturan tersebut belum cukup memayungi kebutuhan pengembangan vokasi di Indonesia sebab hanya memberikan aturan bagi pengelolaan SMK. Persoalan sinergi antar Kementerian/Lembaga di level pusat maupun daerah pun masih bermasalah.
Dijelaskan Anggi, Di tingkat pusat sudah ada MoU antar beberapa kementerian diantaranya dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian BUMN, serta melibatkan Kemenko Bidang Perekonomian dan Kemko Bidang PMK, yang bertujuan untuk mensinkronkan pengembangan vokasi di Indonesia.
"Namun, penyamaan visi dan operasionalisasi belum berjalan optimal. Selain itu, di level implementasi pun, tiap kementerian/lembaga dirasa lebih fokus pada peta jalannya masing-masing sehingga arah prioritas pengembangan vokasinya menjadi berbeda antara kementerian/lembaga" tuturnya.
Anggi Pun berharap Pembangunan vokasi bida dilakukan secara sinergis kedepan. Apalagi, Transformasi global yang begitu cepat menjadi tantangan dalam prinsip link and match Pendidikan vokasi.
"Saat ini Pendidikan vokasi sangat fokus pada perubahan di industri besar dan kurang memperhatikan corak produksi/ekonomi lokal, sehingga kondisi ini menyebabkan lulusan SMK/Vokasi sangat tergantung pada dinamika industri besar secara global," pungkasnya.
