Home Kebencanaan Amnesty Internasional Desak Pemerintah Proaktif Soal Corona

Amnesty Internasional Desak Pemerintah Proaktif Soal Corona

Jakarta, Gatra.com - Meningkatnya jumlah pasien yang terinfeksi virus Corona di Indonesia, Amnesty Internasional mendesak pemerintah pusat dan daerah, utamanya melalui Kementerian Kesehatan, untuk lebih proaktif dalam menyampaikan informasi soal perkembangan wabah Covid-19 agar hak atas kesehatan masyarakat terjaga.

Pemerintah harus lebih transparan terhadap informasi terkait penanganan virus Corona. Informasi mengenai wilayah dan tempat mana saja yang terdampak atau terpapar penting untuk diketahui publik agar semua pihak dapat mengambil mitigasi," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam keterangan tertulis di website Amnesty. 
 
Namun, Usman menambahkan, penting untuk diingat bahwa dalam memenuhi hak atas informasi tersebut, pemerintah tetap harus konsisten untuk menjaga kerahasiaan identitas pasien. 
 
Bila merujuk kepada Undang-Undang Kesehatan, Pemerintah harus mengumumkan persebaran penyakit menular secara berkala, termasuk daerah yang berpotensi menjadi sumber penularan. Hal ini penting demi terjaganya hak kesehatan masyarakat secara keseluruhan di semua wilayah," tambahnya. 
 
Sebaliknya, sambung Usman, pemerintah harus memberikan kemudahan dan perluasan akses untuk pemeriksaan Covid-19, terlebih adanya kemiripan virus ini dengan beberapa penyakit lain. Sehingga situasinya tidak memburuk karena pemerintah tidak proaktif melakukan pemeriksaan.
 
jika pemerintah kurang transparan dalam penyebaran informasi, pemerintah dapat dianggap lalai dalam menjamin hak atas informasi masyarakat, dan dalam skala lebih luas, dapat berpotensi melanggar hak atas kesehatan. Masyarakat akan mengambil langkah-langkah pencegahan yang maksimal saat mereka mendapatkan akses informasi yang utuh. 
 
Pemerintah harus lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat atas informasi terkait penanganan wabah Covid-19, termasuk pemeriksaan secara menyeluruh dan tanpa adanya penundaan apapun," ungkapnya.