Jakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian menyebut daerah perbatasan sebagai gerbang terdepan dan jendela keadaan bangsa. 

Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) Tahun 2020 di Hotel Pullman, Central Park Podomoro City, Jakarta Barat, Rabu (11/3). 

“Ada dimensi kawasan perbatasan untuk mengembangkan daerah perbatasan sebagai daerah frontier, artinya daerah gerbang depan yang bisa menjadi jendela bagi kita menunjukkan bagaimana keadaan bangsa kita, sekaligus juga menjadi buffer zone untuk negara kita NKRI,” kata Tito. 

Untuk itu, kata Tito, persoalan di daerah perbatasan perlu ditangani secara serius dengan melibatkan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait. Persoalan perbatasan perlu diselesaikan termasuk dengan memperhatikan pengelolaannya.

Tito menyatakan, ada beberapa persoalan yang dihadapi dalam mengelola perbatasan, baik di darat, laut, maupun udara. Di darat, terang Tito, permasalahannya adalah belum selesainya penetapan dan penegasan batas wilayah negara dengan negara tetangga pada beberapa segmen. 

"Jadi ada batas-batas darat yang belum selesai, belum disepakati dengan negara tetangga kita, belum maksimalnya pengawasan tanda batas negara, patok-patoknya ini belum jelas, dan juga pemeliharaannya,” ujarnya.

Di samping itu, Mendagri juga menyoroti diplomasi dengan negara tetangga perbatasan untuk menentukan batas wilayah negara. Batas wilayah negara perlu dipertegas dan harus dilakukan secara maksimal.

“Diplomasi perbatasan dengan daerah tetangga belum maksimal. Untuk masalah laut dan udara belum tuntasnya batas laut dengan negara tetangga, ada 10 negara tetangga, baik laut teritorial, batas ZEE dan landasan contingent,” paparnya.

Tak kalah pentingnya adalah terkait dengan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan yang dapat menunjang aspek keamanan. Untuk itu, ia mendorong adanya teknologi dan terpadunya sistem pengamanan untuk melindungi batas negara.

Dikatakan, persoalan kesejahteraan di kawasan perbatasan merupakan suatu hal yang tak terelakkan. Dia menegaskan bahwa negara juga perlu hadir di kawasan perbatasan dengan menjadikan perbatasan sebagai peluang bagi terbuka luasnya kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

“Persoalan lain di daerah perbatasan adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar wilayah perbatasan, menjadi daerah yang banyak tertinggal, misalnya masalah kemiskinan, penduduk miskin ini cukup banyak di beberapa wilayah, meskipun ada beberapa daerah cukup baik,” katanya.