Bandung, Gatra.com - Kementerian Sosial mencabut 30 ribu penerima bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Bandung Barat (KBB). 

Kepala Dinas Sosial Bandung Barat, Heri Partomo menjelaskan cut-off atau pencabutan ini dilakukan dengan berbagai alasan, salah satunya peserta PBI-JKN tersebut telah meninggal dunia dan pindah domisili.  

Terkait itu, Pemda KBB diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) bagi calon peserta PBI-JKN.

"Terkait PBI-JKN ini kalau yang ternyata sudah dicut-off ini masih ada yang berhak, silakan diusulkan kembali untuk mendapatkan kembali pada periode berikutnya," kata Heri saat ditemui, Rabu (11/3).

Pendataan peserta PBI-JKN, lanjut Heri, merupakan kebijakan pemerintahan pusat yang berhubungan dengan penanganan kemiskinan berdasarkan data dari Pusdatin Kemensos RI. Yang mana, kebijakan proses verivali untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tersebut telah menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Berbasis Android (Siks-droid).

"Berarti proses pendataannya terus-menerus di lapangan dilakukan, jadi update datanya terus-menerus tapi kan yang mengeluarkan kebijakan siapa yang masuk desil berapa dari Kemensos, kita hanya sebatas mengusulkan ke Kemensos," bebernya.

Disinggung soal kuota 14 ribu untuk peserta PBI di KBB yang masih kosong, Heri menerangkan, kekosongan tersebut merupakan kuota Jamkesda tahun 2019. Pihaknya belum bisa memastikan baik anggaran maupun jumlah kuota yang akan dialokasikan karena Dinsos difasilitasi data Kemensos.

Kendati begitu, pihaknya akan terus melakukan update data sebab angka kemiskinan bersifat dinamis yang bisa terus berubah.

"Makanya melalui Siks-droid itu kita kan punya personel pendata itu ditiap desa satu orang jadi itu yang mendata. Kita berikan yang  bersangkutan android untuk melakukan pendataan jadi datanya bisa langsung diupdate di lapangan," jelasnya.