Jakarta, Gatra.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimis fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) akan tetap bisa didapatkan oleh Indonesia. Sebab, menurut Direktur Perundingan Bilateral Kemdag Ni Made Ayu Marthini, tidak hanya Indonesia saja yang diuntungkan dengan fasilitasi itu, namun juga Amerika Serikat, sebagai si pemberi fasilitas.

"Menurut kami ini penting kita sampaikan. Bahwa program ini, bukan saja untuk kepeningan kita lho, yang banyak diuntungkan, sebetulnya mereka (AS) juga. Importernya. Terutama yang pelaku UKM," kata dia, kepada Gatra.com, Selasa (10/3).

Made menjelaskan, dengan adanya fasilitas GSP, para pelaku UKM di AS bisa mendapatkan bahan baku dari Indonesia, yang meskipun kualitasnya sama dengan negara lain, namun dengan harga yang lebih murah. Artinya, para pelaku UKM AS dapat lebih menghemat ongkos produksi produk-produk mereka.

"UKM itu kan nyari barang, nyari sumber sourcing yang lebih murah dan berkualitas. Kalau ada barang A, harganya US$5, barang A juga harganyaUS$6, ya yang ngambil A nya yang kita dong. Jadi sebetulnya barang-barang ini rata-rata mereka nggak hasilkan. Kalau mereka bikin sendiri, lebih mahal. jadi mereka ambil dari Indonesia," jelas dia.

Baca juga: Status Negara Berkembang Dicabut AS, Gimana Nasib Indonesia?

Sementara itu, bagi Indonesia, fasilitas GSP sendiri juga merupakan salah satu fasilitas penting yang diberikan oleh AS. Karena dengan menerima fasilitas GSP, Indonesia setidaknya bisa lebih menghemat bea impor (import duties) ke negara itu.

Berdasarkan data Kemendag, pada 2018, nilai ekspor Indonesia dari pos tarif yang mendapatkan fasilitas GSP naik 10 persen dari US$1,9 miliar menjadi US$2,2 miliar. Sementara pada periode Januari-November 2019, nilai ekspor dengan fasilitas GSP naik sebesar 20 persen dari US$2 miliar menjadi US$2,5 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan nilai ekspor itu, Indonesia dapat menghemat bea impor hingga US$142 juta. Karena tarif nol persen yang diterapkan oleh Amerika, dari yang sebelumnya dapat mencapai 5 persen hingga 6 persen.

"Jadi buat kita ini penting. Kita harus pertahankan. Kenapa harus pertahankan? Setelah kita lihat datanya, kan tahun 2019 aja ekspor Indonesia ke Amerika menggunakan skema ini meningkat dari tahun sebelumnya. Artinya, program ini jalan. it's work. it's work well for us," ujar dia.

Karenanya, hingga saat ini, pemerintah masih terus berjuang untuk mendapatkan fasilitas yang diberikan bagi negara-negara berkembang itu. Bahkan pada pertemuan perwakilan pemerintah dengan tim investigasi United States Trade Representative (USTR) yang telah dilaksanakan pada Rabu (4/3) lalu.

"Kita si berharap semoga segera ya. Karena sudah beberapa kali kita ada konsultasi ini. Tim USTR ke sini, yang terakhir itu sebenarnya tanggal 3 (Maret) si bukan tanggal 8 (Maret). Mereka datang tanggal 3 (Maret), kita ketemu informal. Tanggal 4 (Maret) meetingnya, sudah selesai. hasilnya baik. Kalau menurut kami, ya," pungkas dia.