Jakarta, Gatra.com - Proyek multi fungsi pengendali banjir terpadu yang dikenal dengan nama JIT (Jakarta Integrated Tunnel) telah berproses dan segera diimplementasikan. Pihak pemrakarsa yakni PT Antaredja Mulia Jaya (AMJ) melaporkan perkembangan proyek tersebut kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (purn.) Moeldoko.

Kegiatan audiensi tersebut dilakukan di Bina Graha, Kantor Staf Presiden pada Senin (9/3) dan dihadiri oleh Dirut PT AMJ, Prof. Agus Sidharta, Komisaris Utama PT AMJ, Wibisono dan Direktur Marketing PT AMJ, Krisman Simorangkir. Dalam kesempatan itu, Kepala KSP Moeldoko didampingi oleh tenaga ahli utama dari Kedeputian Bidang Pengendalian, Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas KSP, Febri Calvin Tetelapta beserta jajarannya.

Komut PT AMJ Wibisono menyampaikan pertemuan tersebut sangat strategis dan sangat positif untuk kelanjutan proyek JIT. “Pak Moeldoko menerima kita dengan ramah dan serius terutama tentang kelanjutan proyek ini karena pentingnya solusi banjir di DKI Jakarta, dan segera akan mengkoordinasikan dengan pejabat yang terkait,” ujar Wibisono dalam keterangannya kepada Gatra.com, Senin (9/3).

Ia juga mengatakan dalam pertemuan tersebut juga dibahas usulan agar proyek JIT masuk dalam bagian Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal tersebut mengacu berdasarkan rapat terakhir di Kemenko Perekonomian Tanggal 21 Nopember 2019 yang menghasilkan kesepakatan untuk menunjuk PJPK (Penanggungjawab Proyek Kerjasama) atas proyek tersebut.

“Maka dari itu, kami hari ini melaporkan ke KSP untuk percepatan proyek JIT agar segera bisa diimplementasikan,” kata Wibi. Saat ini proyek JIT sudah menggandeng investor dari Korea yaitu Sibernix sebagai EPC dan E-Best sebagai pendana proyek, PT.AMJ juga sudah melakukan MOU dan surat kesanggupan LOI (Letter of Interest) pendanaan sebesar US$ 3 miliar (Rp40 triliun) dari perusahaan Korea tersebut.

“PT AMJ sudah mendapatkan kelengkapan ijin dari pemprov DKI dan Kementerian PUPR dan terakhir sudah membuat studi kelayakan atas biaya sendiri, dan nantinya proyek sepenuhnya akan dibiayai oleh swasta dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha),” ungkap Wibi.

Di kesempatan yang sama, Dirut PT AMJ, Agus Sidharta menambahkan bahwa proyek JIT sudah layak secara teknis dan ekonomi, meski biayanya mahal tapi sangat strategis untuk mengubah paradigma baru dalam proyek infrastruktur karena proyek tersebut tidak membebani anggaran negara, baik dari sisi pembangunan maupun pemeliharaan.

“Saya sebagai mantan anggota BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) sangat paham tentang regulasi tol, maka dari itu saat saya pensiun ingin membuat proyek yang baru pertama kali di dunia ini, dan lebih secara teknis akan lebih bagus dari smart tunnel di Malaysia,” katanya.

Ia mengatakan pembangunan tersebut dapat menjadi solusi dari penanggulangan banjir di Jakarta dengan sistem rancangan yang multifungsi karena selain tol dan pengendali banjir, fungsi lainnya dari JIT yakni solusi penyediaan bahan baku air minum dan listrik. “Dengan memadukan fungsi jalan tol ini dengan fungsi pengendali banjir secara terpisah sepanjang tahun agar pengendali banjir ini bisa didanai oleh pengguna tolnya seperti Robin Hood zaman modern,” pungkasnya.