Rembang, Gatra.com – Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar, mendorong pemerintah untuk melakukan pendekatan kewilayahan (Regionalisasi) guna mengatasi masalah anjloknya harga garam saat produksi garam melimpah.

Regionalisasi akan membuat penanganan lebih cepat. Cakupan wilayah yang lebih terbatas akan menjadikan penanganan lebih efektif.

Hal itu disampaikan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) ini saat melakukan reses di kantor DPC PKB Jalan Kartini Kabupaten Rembang, Senin (9/3). Sebelum ke Rembang, Marwan juga melakukan reses ke Kabupaten Pati.

Ia mengaku, dalam lawatan ke Pati dan Rembang dalam dua hari terakhir, menerima pengaduan masyarakat berkait garam. Mengingat, dua daerah tersebut merupakan penghasil garam terbesar di Jawa Tengah sekaligus nasional.

Ia pun mendesak dilakukan untuk memproteksi petani garam. Mulai dari edukasi, pendampingan, hingga distribusi. Temasuk mengambil peran dalam advokasi harga.

“Setidaknya terdapat dua persoalan garam yang selalu berulang setiap tahun. Pertama, harga anjlok serta stok melimpah. Kedua, anggapan kualitas garam rakyat yang di bawah standar sehingga sulit terserap industri,” ujarnya.

Terkait dengan kualitas garam rakyat masih sering disebut di bawah Standar Nasional Indonesia (SNI) lantaran kadar NaCl kurang dari 94 persen. Padahal standar untuk garam konsumsi berkadar NaCl paling tidak 94 persen dan garam industri memerlukan kadar NaCl di atas 97 persen.

Oleh karenanya, lanjut Marwan, perlu ada pendampingan dan fasilitas kepada petani garam. Salah satunya dengan lebih mengoptimalkan program pengembangan usaha garam rakyat (Pugar) agar semua garam petani benar-benar memenuhi SNI.

“Program pemberdayaan petani harus didukung dengan kebijakan lain, seperti impor. Pemerintah perlu lebih bijak dalam mengambil langkah impor,” tandasnya.