Tegal, Gatra.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, Jawa Tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk membangun tempat berjualan bagi pedagang kaki lima (PKL) di Taman Pancasila dan sekitar Stasiun Tegal yang terdampak penertiban. Tempat berjualan itu bisa menampung 800 PKL. 

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono mengatakan, kawasan pujasera (pusat jajanan serba ada) akan dibangun di lahan seluas 6.800 meter persegi yang berada di sebelah timur Balai Kota Tegal.

"Lahan itu aset Pemprov Jateng milik BUMD PT Cipta Mandiri. Saya sudah minta ijin Pak Gubernur untuk memanfaatkan lahan itu dan sudah diijinkan," kata Dedy Yon saat menemui sejumlah pedagang Taman Pancasila di Balai Kota, Ahad (8/3) sore.

Dedy Yon mengungkapkan, anggaran dari APBD sebesar Rp6 miliar disiapkan untuk pembangunan pujasera. Pembangunannya akan dimulai pada September 2020 dan ditargetkan sudah selesai pada Desember 2020.

"Jadi sebelum tahun baru PKL kuliner dan PKL lainnya sudah bisa menempati. Saat ini untuk sementara pedagang direlokasi di sebelah timur rumah makan di Jalan KH Mansyur," ujar Dedy Yon.

Menurutnya, kawasan pujasera bisa menampung hingga 800 pedagang. Nantinya PKL yang sebelumnya berjualan di Taman Pancasila, sekitar Stasiun Tegal, dan alun-alun akan diprioritaskan untuk berjualan di tempat tersebut.

"Selain kita sediakan tempat berjualan untuk tiap pedagang, nanti di situ juga ada tempat parkir. Pintu masuk dan keluar juga dibuat berbeda," ujarnya.

Setelah ada kawasan pujasera, Dedy Yon menegaskan, tidak boleh lagi ada paguyuban pedagang. Hal ini agar tidak ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan keberadaan pedagang dengan menarik bermacam retribusi seperti saat berjualan di tempat sebelumnya.

Menurut Dedy Yon, semua pedagang di pujasera nantinya berada di bawah naungan dan pembinaan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM). Sehingga pedagang bisa nyaman dan aman berjualan.

"Tidak ada lagi paguyuban-paguyuban. Kita tidak mau nanti ada oknum-oknum yang menjual lapak, menariki retribusi, listrik, dan biaya pembuatan kartu anggota paguyuban, tidak ada lagi pedagang yang diancam agar mau demo. Nanti clear, bersih, tidak ada oknum yang bermain, termasuk dari pemerintah," tandasnya.

Salah satu pedagang di Taman Pancasila Desi Nasa (40) mengungkapkan, para pedagang yang berjualan di Taman Pancasila ditarik retribusi oleh pengurus paguyuban setiap kali berjualan. Besarannya Rp1.000 hingga Rp2.000 tergantung luas lapak.

"Selain itu ada juga biaya pembuatan kartu anggota paguyuban. Kalau kartu baru Rp250 ribu. Kalau perpanjangan Rp30 ribu," ungkapnya.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Pemkot Tegal melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di Taman Pancasila dan lahan milik PT KAI kawasan sekitar Stasiun Tegal. Penertiban dilakukan karena akan dilakukan revitalisasi Taman Pancasila dan pemanfaatan lahan PT KAI.