Jakarta, Gatra.com - Kementerian Agama (Kemenag) berharap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk tidak membuka dan menerima pendaftaran paket umrah terlebih dahulu sampai ada kepastian dari kerajaan Arab Saudi. Hal itu terkait kebijakan penangguhan akses masuk sejak 27 Februari lalu yang berdampak pada tertundanya keberangkatan ribuan jemaah umrah Indonesia.

"Sebab, selain masih ada penangguhan sehingga belum ada kepastian keberangkatan, PPIU juga harus mengatur ulang terlebih dahulu dan fokus keberangkatan jemaah yang terdampak kebijakan Saudi ini dan sudah memilki jadwal," Kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Arfi Hatim, Minggu (8/3). 

Kemenag juga mendorong kepada PPIU untuk dapat menjadwalkan ulang keberangkatan umrah, berdasarkan kesepakatan pada pertemuan yang difasilitasi Kemenag pada tanggal 28 Februari 2020 silam, yang dihadiri beberapa Kementerian/Lembaga terkait, serta perwakilan maskapai dan asosiasi PPIU.

"Kami mendorong PPIU untuk melakukan proses jadwal ulang. Biar proses refund hanya untuk visa saja sebagimana kebijakan dari Saudi," kata Arfi di Jakarta.

"Selain visa, komponen biaya umrah itu kan antara lain mencakup transportasi udara dan darat, akomodasi, komsumsi, manasik, perlengkapan," tambah Arfi.

Arfi juga meminta jemaah untuk dapat bersabar dalam menunggu update informasi dari Saudi terkait pencabutan kebijakan penangguhan. Hal itu disebabkan, PPIU juga masih menunggu kepastian pencabutan penangguhan terlebih dahulu saat akan melakukan penjadwalan ulang.

"Jika pilihannya adalah jadwal ulang, tentu yang kemarin tertunda keberangkatan jadi prioritas. Dan, jemaah tak akan dimintai biaya tambahan. Ini kondisi force majeur yang tidak diinginkan semua sehingga semua pihak ada empati, ada kebijakan yang dikeluarkan," pungkasnya.