Jakarta, Gatra.com - Pemerintah berencana mengizinkan pemulangan eks-WNI ISIS di Suriah. Namun, hanya anak-anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya atau yatim piatu saja yang diprioritaskan.

Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Dony Gahral Adian, anak-anak yatim piatu dikhawatirkan akan terlantar karena tidak memiliki ayah dan ibu. Oleh karena itu, mereka juga menjadi tanggung jawab negara.

Saat ditanya apakah anak-anak tersebut dianggap eks-WNI karena terlibat dengan ISIS, Dony mengatakan bahwa mereka sebetulnya belum mendapat identitas lantaran belum dewasa.

“Mereka belum akil balik, belum punya identitas,” kata Dony dalam diskusi publik Polemik di Jakarta, Sabtu (7/3).

Dony menjelaskan, wacana tersebut masih terus dikaji pemerintah supaya tidak menimbulkan risiko ketika mereka pulang ke Tanah Air. Pemerintah tak akan mengorbankan keamanan negara meski risiko kekacauan yang mungkin ditimbulkan hanya 1%.

“Yang terpenting alasan pemulangan, ini alasan kemanusian yang tentang prinsip keamanan bangsa negara. Jadi tidak boleh ada yang dikorbankan, yang tertinggi adalah keselamatan bangsa dan negara,” ujarnya.