Jakarta, Gatra.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris menyebut meski indeks persepsi korupsi (corruption perceptions index) di Indonesia meningkat, tetapi situasinya belum bisa menggembirakan. 

"Korupsi tidak menyusut. OTT (operasi tangkap tangan) sepanjang 2019 sangat intens. Tapi peningkatan korupsi juga tidak kalah intensnya," kata Haris pada gelaran launching Sekolah Anti Korupsi di Gedung KPU DKI Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat (4/3). 

Haris menerangkan bahwa hal tersebut tidak pernah lepas dari dunia politik di Indonesia yang selalu bermasalah. 

"Pemilunya, politiknya, dan tata kelola pemerintahannya. Kalau politik bisa dibenahi, saya menduga korupsi akan bisa diatasi," tambahnya. 

Misalnya, sambung Haris, di waktu-waktu menjelang Pilkada seperti sekarang, permintaan izin penyadapan ke dewan pengawas semakin meningkat. Fenomena seperti ini di setiap menjelang pilkada terus berlangsung di periode KPK sebelum-sebelumnya. 

Menurut Haris, sistem Pilkada dan sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak cukup antisipatif untuk membentengi arus korupsi yang merajalela di setiap gelaran pesta politik. 

"Yang punya uang memiliki peluang, karena bisa membeli dukungan. Makanya, politik elektoral harus lebih akuntable, lebih berintegritas, dan lebih independen. Karena penyelenggara haruslah profesional, transparan, dan imparsial," jelasnya. 

Haris juga bercerita bahwa sebelumnya dirinya diangkat menjadi Dewas KPK, ia sudah terlebih dahulu bekerja sama dengan KPK untuk membangun paradigma yang berintegritas di lembaga antirasuah tersebut. 

"Karena sebagian besar masalah bangsa kita ada di sana, integritas," katanya.